Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana meminta Kementerian Perindustrian untuk membuat persiapan secara matang agar industri logam dan baja nasional mampu menghadapi persaingan perdagangan internasional. Pasalnya dua industri tersebut saat ini dinilai belum mampu menghadapi persaingan perdagangan internasional. 

 

 

Penilaian tersebut diungkapkan setelah Komisi VI DPR menyelenggarakan Rapat  Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Asosiasi Industri Mesin Perkakas Indonesia (ASIMPI). "Pemerintah perlu mempersiapkan. Pemerintah harus menyiapkan road map industri baja, industri logam," pinta Azam, di Ruang Sidang Komisi VI Nusantara I, Rabu (12/10) sore. 

 

 

Dalam rapat ini Komisi VI ingin meninjau kembali perjanjian perdagangan internasional yang tertulis dalam enam surat dari Presiden RI Joko Widodo. Pihaknya ingin mempertimbangkan rencana tersebut dengan mendengar masukan dari ASIMPI. 

 

 

Setelah berdialog dengan Ketua Umum ASIMPI Rudy Andriyan, Azam menyatakan ASIMPI tak bisa berbuat banyak ketika industri logam nasional tidak tumbuh. Karena jalannya perindustrian mesin perkakas bergantung dari ketersediaan logam nasional. "Industri ASIMPI tidak bisa berbuat apa-apa mana kala industri logam kita tidak tumbuh," ungkap Azam. 

 

 

Azam menjelaskan kebijakan industri logam ada di tangan pemerintah, regulasi, kesempatan berusaha ditentukan oleh Kementerian Perindustrian. Terlebih lagi  peta kerja dan rencana strategis perindustrian nasional menjadi kewenangan pemerintah. Industri logam menjadi kunci pertumbuhan industri mesin perkakas.

 

 

"Pemerintah bertanggung jawab menciptakan tumbuh industri logam di Indonesia. Industri logam itu hulu, induk dari segala industri," jelas Azam.

 

 

Komisi VI menargetkan, Indonesia tidak hanya sekadar menjadi pasar saja, tapi harus memiliki visi menjadi produsen. Dengan menjadi produsen akan meningkatkan perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Jangan kita hanya menjadi demand saja, menjadi pasar, kita harus menjadi produsen," tandas Azam.

 

 

Lebih lanjut politisi FPD ini mengatakan, DPR bertanggung jawab mempertanyakan tentang policy di Kementerian Perindustrian. Sejauh mana mengembangkan industri-industri logam. Azam mengatakan Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara agraris saja. Tapi juga harus memiliki pendapatan negara di bidang Industri. (eko,mp)/foto:runi/iw.