Penerapan Full Day School (FDS) yang rencana dilakukan di sejumlah provinsi harus tetap mempertimbangkan soal ketersediaan fasilitas pendukung mulai infrastruktur, SDM dam fasilitas penunjang. Jangan sampai, rencana ini dipaksakan sehingga praktik di lapangan berantakan bahkan cenderung menganggu proses kegiatan belajar mengajar (KBM).

Demikian dikatakan Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati dalam rilis kepada Parlementaria, Selasa (20/9/2016) menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan merealisasikan program FDS di sejumlah provinsi di Indonesia, dalam acara di Pondok Pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Senin (19/9/2016) lalu. Salah satu dasar mendorong program tersebut dimaksudkan sebagai langkah untuk penanaman karakter anak didik.

“Pijakan dasar yang melatari rencana tersebut memang menjadi concern bersama kita yakni soal penanaman moral dan akhlak kepada anak didik. Meskipun, mengusulkan ide FDS sebagi satu-satunya cara untuk mengatasi persoalan moral dan akhlak anak didik bukanlah satu-satunya cara. Karena di saat yang bersamaan, ide FDS ini juga memiliki tantangan dan persoalan di lapangan. Mulai soal fasilitas pendukung, sumber daya manusia yang ujung-ujungnya pada persoalan pendanaan,” jelas Reni.

Politisi F-PPP itu pun tak menampik, dalam praktiknya FDS telah berlangsung di sekolah-sekolah Tanah Air, khususnya di sekolah swasta yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Hampir satu hari penuh, anak didik berada di sekolah mulai pukul 07-00 hingga sekitar pukul 15.00.

“Anak-anak belajar dan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Tentu dari sisi biaya, sekolah di swasta jauh lebih mahal dibanding di sekolah milik pemerintah yang tidak dipungut biaya sama sekali,” imbuh Reni. 

Reni menekankan, Pemerintah harus memetakan secara komprehensif data sekolah di provinsi yang akan diujicoba untuk menerapkan FDS ini. Harus ada data konkret mana sekolah yang secara teknis bisa menjalankan program FDS dan mana sekolah yang tidak/belum mampu menerapkan program ini.

“Karena dalam praktiknya, sekolah negeri kita justru kualitasnya jauh di bawah sekolah yang dikelola pihak swasta. Sangat sedikit sekolah negeri yang memiliki kualitas unggul. Apalagi kalau melihat kondisi sekolah-sekolah negeri yang berada di daerah-daerah, sungguh memprihatinkan. Selain pemetaan data sekolah, pemerintah harus memiliki kajian akademik terkait rencana tersebut, dan juga harus dilihat dari berbagai aspek,” tutup politisi asal dapil Jawa Barat itu. (sf)/foto:iwan armanias/iw.