Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra mengatakan, sekolah-sekolah vokasi diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menyiapkan lulusannya sebagai tenaga kerja terampil. Hal ini sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla adalah memprioritaskan pengembangan pendidikan vokasi.

“Sekolah-sekolah vokasi diberdayakan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan memaksimalkan kompetensi anak-anak bangsa,” kata Sutan, usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (9/9/2016).

Oleh karena itu, tambah Sutan, kebutuhan tenaga terampil siap pakai yang bisa bersaing dalam era pasar bebas regional ASEAN atau MEA, bahkan tingkat dunia sangat tergantung dari keseriusan mengembangkan SMK pada saat ini.

“Kalau kita lihat postur anggaran pendidikan Malaysia dan Thailand dalam 3 atau 4 tahun belakangan memperlihatkan porsi yang besar untuk sekolah berbasis keterampilan seperti SMK di Indonesia,” jelas Sutan.

Menurut politisi F-Gerindra itu, hal itu menunjukkan kedua negara itu mempersiapkan diri untuk tampil sebagai pemenang dalam MEA. Bahkan di Thailand, dipadukan dengan program satu desa satu produknya, jadi ada sinergi antara industri desa dan sekolah kejuruan.

“Maka tak heran untuk beberapa bidang industri Thailand merajai dunia dengan tenaga terampilnya, seperti industri kemasan buah olahan, negara Eropa dan Amerika pun memakai SDM mereka sebagai tenaga ahli,” imbuh Sutan.

Dalam kesempatan itu, Komisi X juga menyalurkan dana bantuan kepada 700 SMK di Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan dana Rp 364 miliar untuk peningkatan pendidikan vokasi atau SMK di Jatim. Anggaran yang difokuskan untuk sarana dan prasarana di SMK itu bertujuan mendorong penguatan vokasi di Indonesia.

Sutan menjelaskan, tidak secara menyeluruh SMK di Jawa Timur  yang bisa mendapatkan dana desentralisasi tersebut. menurutnya banyak indikator terkait  pemberian anggaran terhadap SMK tersebut, diantaranya, jumlah siswa, guru, jumlah jurusan dan lokasi sekolah.

“Sebelumnya kami sudah melakukan verifikasi sekolah-sekolah mana yang akan mendapatkan dana ini. Khusus untuk SMKN 1 Surabaya kami alokasikan dan anggaran pendidikan Rp 1,6 miliar. Kami berharap dengan dana tersebut SMKN 1 Surabaya menjadi lebih memberikan manfaat bagi siswa sekaligus bagi masyarakat,” harap politisi asal dapil Jambi itu.

Menanggapi bantuan itu, Kepala SMKN 1 Surabaya, Bahrun mengaku akan menggunakan dana tersebut untuk membangun RKB dan membeli peralatan untuk siswa. Rencananya penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) berjumlah enam ruang. Sebab, jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolahnya sebanyak 80. Sedangkan ruang kelas baru 65.

Ia juga mengaku bahwa bantuan ini merupakan tahun kedua sekolahnya mendapatkan anggaran. Pada tahun lalu, pihaknya mendapatkan bantuan sebesar Rp 900 juta, sedangkan tahun ini sebesar Rp 1,6 miliar. Peningkatan anggaran itu, lanjut Bahrun, diyakini karena pihaknya selalu memperbaharui data pokok pendidik (dapodik) dan sistem pembelajaran di sekolahnya.

“Jumlah siswa kami mencapai 1500-an. Tiap tahun kami selalu meluluskan 500 siswa dan  60 persen langsung bekerja di bidangnya,” jelas Bahrun.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi Dindik Jatim Hudiyono mengapresiasi langkah Komisi X DPR RI dan Kemendikbud yang turut membantu pengembangan pendidikan vokasi di Jatim. Hudiyono menambahkan, saat ini di Jatim terdapat 1.886 SMK, namun baru 30 persen sekolah yang memenuhi standar sarana prasarana.

“Dana dekonsentrasi itu bisa digunakan untuk membangun ruang kelas baru atau menambah peralatan praktik,” katanya. (sc) foto: suci/mr.