Komisi IV DPR menyampaikan beberapa isu yang dilaporkan dan ditemukan sebagai fakta di lapangan, saat menggelar rapat kerja dengan Menteri Susi Pudjiastuti di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (07/092016).

“Validitas database kelautan dan perikanan yang merupakan komponen sangat vital dalam mengukur capaian kinerja, terindikasi berbeda dengan pemerintah daerah. Khusunya produksi perikanan ekspor dan impor dari tahun ke tahun dan berbasis komoditas unggulan. Selain itu masih dirasa sulit untuk mengakses database tersebut secara time series dan online,” ujar Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron dalam sambutan rapatnya, Rabu (07/09/2016).

Selain itu, lanjut Herman, masalah perpanjangan kapal juga dirasa masih belum optimal, hingga perlu ada percepatan, mengingat masih banyaknya kapal perikanan yang mangkrak, akibat proses verifikasi yang masih lama.

“Maraknya kegiatan perompakan, yang pengaduannya hampir merata terjadi dibanyak tempat. Seperti pengaduan nelayan di Kabupaten Bangka, Subang, Cirebon dan Karawang, yang dirasa sudah meresahkan jiwa para nelayan yang melaut,” ucapnya.

Kebijakan RAPBN 2017 ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Utamanya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengentasan kemiskinan, serta pengurangan tentang kesenjangan.

“Sasaran utama kedaulatan pangan untuk sektor kelautan dn perikanan tahun 2017 adalah produksi ikan sebesar 16,08 juta ton, yang terdiri atas perikanan tangkap 6,67 juta ton dan perikanan budidaya 9,41 juta ton.

“Produksi garam rakyat sebesar 32 juta ton, di Indramayu dan Cirebon produksi garamnya tinggi, tetapi ditemukan fakta ada impor masuk di pelabuhan Cirebon sebanyak 35 ribu ton, hal ini sangat bertentangan dengan UU no. 7/ 2016 tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam,” ungkap Herman Khaeron.

Untuk mencapai hal tersebut, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada nota keuangan anggaran 2017 direncanakan sebesar 10.79 trilyun. Oleh karena itu Komisi IV DPR ingin mendapatkan penjelasan mengenai usulan RAPBN 2017 yang terdiri dari program dan kegiatan prioritas, Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 beserta mekanisme pendanaan dan kriteria teknisnya, serta dana pengelolaan Badan layanan Umum tahun 2017 yang berkaitan dengan penguatan modal bagi kelompok usaha kelautan perikanan melalui pinjaman dana bergulir. (dep,mp), foto : andri/hr.