DPR Sesalkan UU Resi Gudang Belum Dilaksanakan Merata

02-08-2016 / KOMISI VI

 

 

Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dipimpin Ketua Komisi VI Teguh Juwarno ke Provinsi Sumatera Utara melakukan pertemuan dengan jajaran Pemprov dan Pemerintah tingkat II yaitu Bupati dan beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di ruang pertemuan kantor Gubernur Sumatera Utara,  di Kota Medan, Senin (1/8/2016).

 

Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor mengungkapkan bahwa daerahnya kesulitan dalam mengembangkan komoditas daerahnya "Ada dua permasalahan, daerah kami hampir 90% hidup dari pertanian yang terkendala permainan harga pasar serta pupuk yang mahal serta  kemenyan yang tidak mengalami kemajuan dalam perdagangan, justru aset hutan kemenyan terus mengalami penebangan,"  kata Dosmar. 

 

Dia menjelaskan bahwa di dunia hanya ada 3 negara penghasil kemenyan yang bagus,  yaitu Indonesia di daerah Tapanuli Humbang Hasundutan, disusul Vietnam dan Yunani. Dan hingga saat ini belum ada langkah konkrit untuk meningkatkan komoditas-komoditas ini.

 

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi VI Irmadi Lubis mengingatkan bahwa sudah ada UU Resi Gudang di mana negara dapat membangun gudang untuk para petani di daerah. "Jadi sistem Resi Gudang itu melindungi petani dari permainan harga,  kalau harga sedang merosot dia tidak perlu jual,  dimasukkan dalam gudang yang berstandar jaga kualitas panen dan petani mendapatkan Resi yang dapat ditukarkan di bank untuk mendapatkan modal, " jelas politisi PDIP Dapil Sumatera I ini.  Dengan demikian petani tidak perlu menjual pada pengijon atau berhutang pada rentenir.

 

Dia menyayangkan masih banyak kepala daerah yang tidak perhatian terhadap program yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyatnya. "Saya harapkan kepala daerah kepala daerah di Sumatera Utara ini mengingat dan melaksanakan peraturan yang telah dibuat dan terprogram oleh negara, supaya bisa dikembangkan ke bawah. Bukan hanya menjadi kepala daerah penikmat kekuasaan," pungkasnya (ray) foto : Rizka/mr.

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...