Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR-RI yang dipimpin Ketuanya M Ali Taher melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kunjungan ini langsung disambut oleh Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail di Aula Eka Hapakat. Palangkaraya, Senin (1/8).

Tujuan kunker dimaksudkan untuk menyerap aspirasi terkait bidang tugas Komisi VIII, karena itu ada beberapa hal yang ingin diketahui sejauh mana program kegiatan yang dilakukan Pemprov Kalteng pada bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak serta penanggulangan bencana.

"Oleh karena itu, kami berharap dalam pertemuan ini, Bapak Wakil Gubernur dan jajarannya dapat memberikan penjelasan yang rinci terkait dengan hal-hal tersebut. Dengan harapan mampu menyerap aspirasi yang disampaikan,"kata M Ali Taher.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalteng Habib Siad Ismail menyampaikan, Pemprov Kalteng dalam upaya memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

P2TP2A di tingkat provinsi maupun kabupaten dalam rangka memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai jenis driskiminasi dan kekerasan lainnnya dilakukan melalui sosialisasi hingga sampai tingkat RT. “ Berbagai upaya penanganan dan pelayanan sesuai dengan operasional di P2TP2A. Kami terus berupaya menekan terjadi kekerasan ini,” katanya.

Pemprov Kalteng juga terus mengembangkan berbagai program terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dimulai sejak 2010 lalu. Melalui program ini telah diberikan stimulan atau bantuan bagi masyarakat miskin. Hingga sekarang jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSN) penerima manfaat sudah mencapai 18 ribu lebih.

“Sementara dana yang dikucurkan kurang lebih Rp 20 Milar per tahun.  Tapi kita dalam menjalankan program ini terkendala faktor geografis dan sebaran KSN yang kurang merata,” jelasnya.

Dia mengakui dalam menjalankan program baik bidang keagamaan, sosial dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, pemda sudah melakukan berbagai upaya. Namun, segala upaya yang dijalankan tentu tidak lepas dari kendala.

“Oleh sebab itu saya mengharapkan melalui kunjungan ini sekiranya DPR-RI khususnya Komisi VIII dapat membantu mencarikan solusi atas segala permasalahan tersebut,” katanya lagi.

Pada kesempatan ini, Komisi VIII DPR-RI juga menyerahkan bantuan senilai Rp 10 Miliar untuk pembangunan keagamaan di Kalteng. Selain itu ada pula bantuan berupa satu unit mobil untuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kalteng. (Eno,mp) foto : kresno/mr.