Komisi II Setujui Pagu Anggaran KemenPAN-RB dan KASN 2017

20-07-2016 / KOMISI II

Komisi II menyetujui pagu anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebesar Rp 203.504.700.000.00 termasuk didalamnya adalah pagu anggaran untuk KASN sebesar Rp 42.682.000.000.00.

 

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman usai melakukan rapat kerja dengan KemenPAN-RB dan KASN pada Selasa, (19/07/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. “Komisi II setujui pagu anggaran KemenPAN-RB dan KASN sebesar 203 miliar. Itu  sudah termasuk pagu anggaran untuk KASN, Komisi II DPR setuju untuk dibawa dalam pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR” ujarnya.

 

Namun, Komisi II belum melakukan pengalokasian anggaran berdasarkan program. Menurut Rambe, hal itu akan dibahas dalam rapat kerja Komisi II dengan mitra kerja terkait dalam rapat selanjutnya.

 

“Namun untuk pengalokasian anggaran berdasarkan program, Komisi II akan membahasnya kembali secara lebih mendalam pada rapat kerja yang akan datang,” ujar Rambe.

 

Dalam rapat dengan Menteri PAN-RB ini, beberapa legislator mempertanyakan beberapa nasib tenaga honorer yang berada di lingkungan pemerintah. Salah satunya datang dari Anggota Komisi II DPR Diah Pitaloka.  “Saya hanya meneruskan pertanyaan pak menteri, apakah dianggarkan penerimaan Bidan PTT dalam tahun anggaran 2017 ini?,” tanya Diah. (hs,mp), foto : runi/hr.

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...