KOMIS IX JANJI PERJUANGKAN ANGGARAN PMI

18-02-2010 / KOMISI IX

 

Komisi IX DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran PMI untuk peningkatan pelayanan darah, dan mendorong  pemerintah dalam hal  ini Kementeraian Kesehatan lebih memperhatikan anggaran yang diperlukan bagi kepentingan PMI.

                Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX Hernani Hurustiati dan Novarianti Yusuf dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK), di Gedung DPR Jakarta, Kamis (18/2)

            Selain ingin mengetahui visi dan misi JK dalam memimpin PMI, RDP Komisi IX  ini juga akan membahas peranan PMI dalam memenuhi kebutuhan darah di Indonesia, penanggulangan bencana dan kegiatan kemanusiaan yang lain serta peranan PMI dalam menurunkan angka kematian khususnya kematian ibu dan anak.

                Komisi IX juga menyampaikan  penghargaan terhadap upaya cepat Ketua Umum PMI yang sangat luar biasa gerakannya, “Sehingga banyak masyarakat optimis bahwa kebutuhan darah itu akan dapat teratasi dan dijamin sehat serta tidak terlalu berbelit-belit untuk memperoleh darah yang diperlukan oleh masyarakat,” demikian Endang Agustini Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar.

Sedangkan Surya Chandra Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Perjuangan menyatakan, betapa pentingnya pelayanan darah  bukan saja bagi kesehatan tapi juga untuk menyelamatkan manusia dan  regulasi yang mendukung, perlunya anggaran untuk pelayanan darah termasuk UU Kesehatan yang  menyatakan pelayanan darah menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Apa harapan dari Ketua Umum PMI tentang regulasi-regulasi yang belum sempurna dan harapan untuk mengadakan anggaran untuk ini,” tanya Surya.

 “Apakah perlu  dibuat  UU tersendiri mengenai pelayanan darah ini, biar jelas siapa yang bertanggung jawab,” tambahnya.

                Menanggapi pertanyaan tersebut, mantan Ketua Umum Golkar ini  mengaku tidak terlalu memprioritaskan hal tersebut. "Eksistensi PMI itu tergantung dari bakti kepada masyarakat. Banyak UU tidak ada bakti, hilang (peran) PMI. Kalau UU sederhana tetapi bakti terhadap masyarakat, itulah eksistensi kita," kata JK.

JK mengatakan lembaga yang dipimpinnya terus memperbaiki sistem, termasuk dalam hal penyimpanan dan distribusi darah. Untuk urusan distribusi, PMI tidak mau kalah dengan restoran cepat saji Mc Donald's.

JK menjelaskan PMI di suatu wilayah tidak terbatas untuk memasok darah ke wilayah lainnya. Tetapi, PMI senantiasa siap untuk menyediakan kebutuhan darah di wilayah manapun.

"Misalnya, DKI tidak hanya membantu DKI tetapi juga bisa membantu wilayah Bogor," kata mantan Wapres ini. (sc) Foto:Iwan Armanias.

BERITA TERKAIT
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...
Komisi IX Pastikan Dukungan Anggaran Pusat untuk Tekan Stunting di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA,Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan komitmen DPR untuk memastikan program dan anggaran dari pemerintah...