Pemotongan anggaran sejumlah Kementerian dan Lembaga dalam APBN-Perubahan 2016 dikhawatirkan menyulitkan masing-masing K/L untuk mengejar target. Apalagi terkait dengan anggaran fungsi pendidikan yang turut menentukan masa depan bangsa.

Demikian ditekankan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, usai rapat kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/06/2016). Sebagaimana diketahui, Kemenristekdikti mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 1,953 triliun pada APBN-Perubahan 2016.

“Kami melihat pemotongan anggaran Kemenristekdikti di APBN-P ini dapat menyusahkan Kementerian untuk mengejar target. Apalagi kita tahu, ini tahun ajaran baru, sehingga mahasiswa dan dosen bertambah. Termasuk perlunya penambahan sarana dan prasarana,” sesal Sutan.

Padahal, persepsi yang dipahami Sutan dengan adanya APBN-Perubahan itu adalah penambahan anggaran, karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

“Kalau kondisi dalam APBN-P terjadi terus menerus terjadi pemotongan, ini berarti beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita ingin Pemerintah dengan pemotongan anggaran ini harus bekerja lebih keras dari sektor penerimaan pajak,” saran Sutan.

Politisi F-Gerindra itu menilai, penerimaan pajak yang tidak mencapai target, berimbas kemana-mana. Pemerintah terus-menerus mengutamakan anggaran infrastruktur, padahal di satu sisi, anggaran pendidikan juga tak kalah penting.

“Kita harus punya kendali yang tepat. Infrastruktur boleh, tetapi kan ada yang bisa ditunda. Kalau anggaran pendidikan ini tidak bisa ditunda, karena ini investasi di masa depan,” tegas Sutan.

Dengan adanya pemotongan anggaran ini, Sutan menilai Pemerintah tidak konsisten dengan janji kampanyenya. Menurutnya, dulu Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengutamakan anggaran pendidikan, namun dalam perjalanannya, hal itu belum terbukti.

“Janji kampanye Presiden itu mengatakan berapapun anggaran pendidikan, akan direalisasikan. Namun dalam kenyataannya, ini malah dipotong. Kami mengingatkan janji Presiden, anggaran pendidikan akan diutamakan. Namun dalam kenyataannya, malah tidak,” sesal Sutan.

Untuk itu, tambah politisi asal dapil Jambi itu, terkait dengan pemotongan anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga ini, fraksinya belum memberikan pendapat.

“Kami dengan tegas tidak memberikan pendapat, agar dapat menjadi koreksi untuk Pemerintah. Sesuai dengan fungsi DPR, salah satunya untuk melakukan pengawasan, agar pendidikan semakin baik,” pesan Sutan. (sf) Foto: Azka/mr.