Peredaran Vaksin Palsu Mengkhawatirkan

28-06-2016 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR Andi Fauziah Pujiwatie Hatta mengkhawatirkan efek samping yang ditimbulkan bagi tubuh manusia terutama anak-anak akibat penyuntikkan vaksin palsu. Apalagi, peredarannya telah terjadi selama kurun waktu 13 tahun di tiga daerah, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
 
 
“Sebetulnya walau kandungannya hanya 0.0 sekian persen, menurut saya sudah mengkhawatirkan, karena itu langsung kontak ke tubuh. Tentu ada reaksi-reaksi tubuh atas zat yang disuntikkan ke dalam tubuh anak-anak. Kemarin IDAI sudah menyatakan efek sampaingnya bisa diabaikan. Semoga saja zat-zat yang disuntikkan dari vaksin palsu itu memang tidak menyebabkan sesuatu bagi anak-anak,” ujar Ichi, sapaan akrab Andi Fauziah usai mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (28/6).
 
 
Terkait isi kandungan vaksin yang belum jelas, ungkap Ichi, Komisi IX merasa kecewa dengan jawaban Menkes saat rapat. Begitu pula BPOM belum tahu kandungan vaksin tersebut. Padahal, Komisi IX sudah seminggu lalu bertanya dan belum ada jawaban. “Kami kemarin agak kesal, karena kasus ini sudah seminggu ditanyakan ke BPOM. Mereka beralasan bahwa baru akan mengambil sample dari pihak Kepolisian. Tetapi, karena tidak diperkenankan oleh polisi, mereka coba kumpulkan dari tempat-tempat lain.”
 
 
Saat ini, sambung politisi Partai Golkaar itu, vaksin palsu masih dalam proses uji laboratorium. Informasi yang menyebutkan bahwa vaksin itu mengandung cairan infus dan antibiotik juga tidak selamanya benar.Kemenkes belum memberi keterangan yang pasti. Kemenkes hanya memastikan bahwa dari jalur resmi tidak ada vaksin palsu. “Saya curiga ada oknum yang bermain, sebab sudah 13 tahun kejadian ini berlangsung dan berulang,” kata Ichi.
 
 
“Kami minta diaudit secara tuntas. Meskipun IDAI mengatakan efeknya dapat diabaikan, tapi sudah menimbulkan riuh di masyarakat,” ucap politisi dari dapil Sulsel III. Dan Kemenkes maupun BPOM dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kejadian ini, sebab mereka adalah leading sector dalam masalah tersebut. Komisi IX telah meminta kepada BPOM agar meningkatkan kewaspadaannya, karena hal ini merupakan kejadian yang sudah berulang,” tandas Ichi lagi. (mh) foto: jayadi/od.
BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...