Komisi II Setujui Pagu Anggaran Kemensetneg

23-06-2016 / KOMISI II

Komisi II DPR menyetujui tambahan pagu anggaran Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp 88.570.875.000,00 yang berasal dari realokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) dan Rp 64.337.121.000.00 yang berasal dari penggunaan saldo awal kas Badan Layanan Umum (BLU) serta usulan pemotongan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 154.155.318.000.00.

 

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman ketika membacakan kesimpulan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Staf Presiden di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (23/06).

 

“Dengan demikian Komisi II menyetujui usulan anggaran Kementerian Sekretariat negara sebesar Rp 2.157.254.169.000.00 termasuk didalamnya adalah alokasi anggaran untuk Kantor Staf Presiden sebesar Rp 144.473.579.000.00 untuk ditetapkan sebagai alokasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara pada APBN-P Tahun 2016,” jelas Rambe.

 

Legislator dari dapil Sumatera Utara II juga menjelaskan Komisi II meminta Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden untuk menyerahkan rincian kegiatan dan anggaran tahun 2016. 

 

“Komisi II meminta kepada Kementreian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden untuk menyerahkan rincian kegiatan dan anggaran tahun 2016 hasil perubahan paling lambat satu bulan setelah APBN-P 2016 disahkan nantinya,” jelas Rambe. (hs,mp), foto : runi/hr.

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...