Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menegaskan, Perpustakan Nasional Republik Indonesia (PNRI) merupakan salah satu roh dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Untuk itu, ia meminta Pemerintah mempertimbangkan secara matang, terhadap rencana pemotongan anggaran belanja PNRI pada tahun anggaran 2016.

Demikian dikatakannya usai memimpin RDP antara Komisi X DPR RI dengan Plt. Kepala PNRI Dedi Junaedi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/06/2016). Sebagaimana diketahui, PNRI mendapat pemotongan anggaran belanja sebesar Rp 88,8 miliar pada RAPBN-P2016, dari anggaran semula Rp 701 miliar, menjadi Rp 612 miliar.

“Adanya pemotongan anggaran di PNRI sebesar Rp 88 miliar itu, kita melihat Pemerintah tidak memahami pentingnya kehadiran PNRI. PNRI ini adalah salah satu roh daripada peningkatan SDM kita. Kita bukan hanya membangun infrastruktur saja, tapi yang paling urgen dan penting itu membangun SDM. Makanya kita melihat adanya pemotongan anggaran sebesar Rp 88 miliar, Pemerintah tidak melihat skala prioritas Kementerian atau Lembaga yang dipotong anggarannya,” jelas Sutan.

Politisi F-Gerindra ini khawatir, pemotongan anggaran ini akan mempengaruhi berbagai program yang dijalankan PNRI, terutama program minat baca. Apalagi, diketahui peringkat Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara yang diteliti oleh Central Connecticut State University tahun 2016, dalam data World's Most Literate Nations. Bahkan, data UNESCO tahun 2012 menunjukkan bahwa indeks tingkat membaca orang Indonesia hanyalah 0,001. Itu artinya, dari 1.000 penduduk, hanya ada 1 orang yang mau membaca buku dengan serius.

“Minat baca kita sekarang dari 61 negara yang di survei, kita berada di urutan 60. Apa ini kita tidak malu. Untuk itu, ketika kita tanya agar urutan minat baca tidak berada di urutan kedua terbawah. PNRI mengajukan tambahan anggaran atau bantuan dana, sebesar Rp 82,7 miliar,” imbuh Sutan.

Politisi asal dapil Jambi itu menegaskan, pihaknya mendorong agar ada pemotongan anggaran kepada PNRI. Bahkan, seharusnya ada penambahan anggaran. Mengingat, selain anggaran yang diterima PNRI relatif kecil setiap tahunnya, PNRI juga menjadi kunci kualitas SDM Indonesia.

“Kalau bicara kunci SDM, tentu hulunya PNRI. Masak yang dibangun infrastruktur melulu. Apalagi kita sudah memasuki MEA, kita juga harus membangun kualitas SDM. Untuk itu PNRI juga harus menjadi skala prioritas,” pesan Sutan.

Nada heran juga disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Jefirstson Riwu Kore. Politisi F-PD itu bingung dengan keinginan Pemerintah yang akan memotong anggaran PNRI, Padahal, PNRI memiliki fungsi yang luar biasa.

“Kalau hanya memperhatikan anggaran infrastruktur, juga tidak bagus. SDM juga harus diperhatikan. Saya bingung, maunya Pemerintah ini apa. Sudah anggarannya kecil, masih dipotong juga. Apa PNRI mau dibubarkan?” ketus politisi asal dapil NTT itu.

Sementara ANggota Komisi X DPR RI Moreno Soeprapto (F-Gerindra) juga mengingatkan bahwa kualitas bangsa juga ditentukan dengan indeks minat baca. Ia juga khawatir, pemotongan anggaran ini akan berdampak pada pelayanan PNRI di seluruh wilayah Indonesia.

Bagaimana kita bisa support, agar masyarakat di daerah tertinggal, terluar dan terdepan, mendapat hak yang sama untuk membaca, jika anggaran dipotong,” heran politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Sebelumnya, Plt. Kepala PNRI Dedi Junaedi mengatakan, lembaga yang dipimpinnya mendapat pemotongan anggaran belanja sebesar Rp 88,8 miliar pada RAPBN-P2016, dari anggaran semula Rp 701 miliar, menjadi Rp 612 miliar.

Pemotongan anggaran itu meliputi program dukungan menajemen dan pelaksanaan tugas lainnya sebesar Rp 11,1 miliar. Kemudian anggaran program peningkatan sarana dan prasarana apparatur sebesar Rp 603 juta, dan program pengembangan perpustakaan sebesar Rp 77 miliar.

“Dalam rangka percepatan peringkat Indonesia dalam literasi Internasional yang saat ini menempati urutab 60 dari 61 negara, dan implementasi program Nawacita, maka program prioritas PNRI membutuhkan anggaran sekurang-kurangnya Rp 82,7 miliar,” kata Dedi.

Terhadap usulan kebutuhan anggaran itu, Komisi X DPR meminta PNRI untuk membuat simulasi atau exercise kebutuhan anggaran peningkatan literasi, dan membuat surat resmi kepada Menteri Keuangan dengan tembusan DPR RI. (sf), foto: kresno/hr.