Anggota Komisi X DPR RI Laila Istiana mengusulkan pengadaan genset bersamaan dengan unit komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal ini sebagai antisipasi terjadinya pemadaman listrik selama pelaksanaan UNBK.

 “Walaupun sudah ada kerjasama dengan PLN, dan menjamin tidak ada pemadaman listrik, kami mengusulkan pengadaan genset dimasukkan dalam pengadaan komputer, dari Pemerintah Pusat,” kata Laila, usai rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2016).

Pasalnya, lanjut Laila, masih ada kemungkinan terjadinya pemadaman listrik. Dikhawatirkan, jika sampai hal itu terjadi dapat mengganggu konsentrasi peserta UN. Selain itu, sewa genset yang mahal, menjadikan alasan sebaiknya pengadaan genset digabung bersama dengan pengadaan komputer.

“Untuk mem-back up pelaksanaan UNBK, seluruh keuangan sekolah itu tergerus. Jika dalam sehari UNBK ada tiga kali shift, sehingga membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk konsumsi, sewa genset yang mencapai Rp 1 juta per hari, dan lain sebagainya,” papar Laila.

Politisi F-PAN ini menilai, jika genset sudah tersedia di sekolah, sekolah tidak perlu memikirkan harus menyewa genset, dan setidaknya sebagian masalah antisipasi pemadaman listrik sudah selesai.

Laila juga mencatat, masih ada permasalahan di kendala server, walaupun itu kasuistis di beberapa sekolah, tidak terjadi di seluruh sekolah yang mengadakan UNBK. Tingkat kebocoran UNBK pun dinilai nihil.

“Pelaksanaan UN tahun ini lancar, tapi belum sempurna. Pelaksanaan UNBK tahun ini lebih rapih dibanding tahun lalu. Kami harapkan kepada Pemerintah agar pengadaan komputer lebih diperhatikan,” harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati (F-PDI Perjuangan) mengingatkan, pelaksanaan UNBK jangan menjadi perang gengsi antar sekolah. Ia khawatir, karena gengsi mengadakan UNBK, akhirnya sekolah memaksakan untuk menyiapkan infrastruktur UNBK, tanpa mempertimbangkan dana yang dimiliki.

“Mereka (sekolah, - red) berupaya untuk mengadakan UNBK, dengan tidak memperhitungkan kemampuan wali murid atau kemampuan Pemerintah Daerahnya. Ini yang kita agak khawatir, jangan-jangan pemaksaan ini akan membebani sektor pendidikan kita,” khawatir politisi asal dapil DI Yogyakarta itu. (sf), foto: azka/hr.