Menkumham Harus Serius Atasi Peredaran Narkoba di Lapas

12-04-2016 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry menilai lembaga pemasyarakatan (Lapas) kerap dijadikan sumber penghidupan bagi bandar Narkoba dan oknum sipir. Menkumham harus serius atasi itu. Hal tersebut diungkapkannya saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly beserta jajarannya, Senin (11/4) di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta.

 

“Lapas jadi tempat cari makan sumber penghidupan bagi bandar narkoba dan sipir. Apapun dibikin teroboson, pasang kamera kemudian kamera dirusak. Bahkan kerusuhan yang terjadi bukan tidak mungkin otaknya juga dari sipir penjara yang ikut bermain, untuk melindungi bisnisnya.  Bicara tentang remisi, ada banyak bandar narkoba yang ada dalam penjara, kalau perlu mereka tidak mau keluar dari penjara. Lapas itu dijadikan tembok perlindungan, dijadikan alibi semata padahal bisnisnya jalan terus. Justru dia lebih aman kalau berada di dalam lapas,”ungkap Herry.

 

Oleh karena itu lanjut Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, butuh sebuah terobosan dari Menkumham beserta jajarannya untuk membuat sebuah terobosan-terobosan yang signifikan. Terobosan itu berasal dari niat dan kemauan untuk memperbaik system yang ada.

 

Senada dengan Hery, anggota Komisi III lainnya, Taufiqulhadi mengatakan sudah seharusnya Menkumham memberi perhatian serius terhadap peredaran narkoba di dalam Lapas. Saat ini Indonesia memang sudah dalam status darurat narkoba,tidak terkecuali di dalam Lapas. Bagi para napi kasus Narkoba Lapas menjadi tempat yang aman untuk melakukan praktek haram narkoba, bahkan malah dijadikan tempat mengembangkan jaringan mereka.

 

“Rasa aman yang dirasakan pengedar narkoba tidak terlepas dari peran oknum internal petugas lapas itu sendiri. Disini saya ingin mengingatkan bahwa hukuman bagi pengedar narkoba adalah hukuman mati. Mengapa hukuman itu juga tidak diberikan kepada oknum yang terbukti ikut terlibat dalam peredaran narkoba di Lapas. Kalau memang ada oknum Lapas, sekalipun itu Kalapas (kepala Lapas) yang terlibat maka tetap harus diberi sanksi,”tegas Politisi dari Fraksi Nasdem itu. (Ayu), foto : andri/hr.

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...