Menkumham Harus Serius Atasi Peredaran Narkoba di Lapas
Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry menilai lembaga pemasyarakatan (Lapas) kerap dijadikan sumber penghidupan bagi bandar Narkoba dan oknum sipir. Menkumham harus serius atasi itu. Hal tersebut diungkapkannya saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly beserta jajarannya, Senin (11/4) di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta.
“Lapas jadi tempat cari makan sumber penghidupan bagi bandar narkoba dan sipir. Apapun dibikin teroboson, pasang kamera kemudian kamera dirusak. Bahkan kerusuhan yang terjadi bukan tidak mungkin otaknya juga dari sipir penjara yang ikut bermain, untuk melindungi bisnisnya. Bicara tentang remisi, ada banyak bandar narkoba yang ada dalam penjara, kalau perlu mereka tidak mau keluar dari penjara. Lapas itu dijadikan tembok perlindungan, dijadikan alibi semata padahal bisnisnya jalan terus. Justru dia lebih aman kalau berada di dalam lapas,”ungkap Herry.
Oleh karena itu lanjut Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, butuh sebuah terobosan dari Menkumham beserta jajarannya untuk membuat sebuah terobosan-terobosan yang signifikan. Terobosan itu berasal dari niat dan kemauan untuk memperbaik system yang ada.
Senada dengan Hery, anggota Komisi III lainnya, Taufiqulhadi mengatakan sudah seharusnya Menkumham memberi perhatian serius terhadap peredaran narkoba di dalam Lapas. Saat ini Indonesia memang sudah dalam status darurat narkoba,tidak terkecuali di dalam Lapas. Bagi para napi kasus Narkoba Lapas menjadi tempat yang aman untuk melakukan praktek haram narkoba, bahkan malah dijadikan tempat mengembangkan jaringan mereka.
“Rasa aman yang dirasakan pengedar narkoba tidak terlepas dari peran oknum internal petugas lapas itu sendiri. Disini saya ingin mengingatkan bahwa hukuman bagi pengedar narkoba adalah hukuman mati. Mengapa hukuman itu juga tidak diberikan kepada oknum yang terbukti ikut terlibat dalam peredaran narkoba di Lapas. Kalau memang ada oknum Lapas, sekalipun itu Kalapas (kepala Lapas) yang terlibat maka tetap harus diberi sanksi,”tegas Politisi dari Fraksi Nasdem itu. (Ayu), foto : andri/hr.