Perbankan Harus Jeli Identifikasi Usaha Potensial Papua Barat

30-03-2016 / KOMISI VI

 

Pembangunan wilayah timur Indonesia merupakan salah satu fokus pemerintah saat ini. Peran perbankan sangatlah penting dalam menunjang program pemerintah tersebut. "Meskipun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Papua Barat saat ini berkembang pesat, akan tetapi masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia," kata Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat pertemuan antara tim kunker Komisi VI dengan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT BRI (Persero), BTN, dan Direksi Bank Pelaksana KUR, Selasa (29/3'2016) di Room Wajag 4, Swiss-Belhotel, Papua Barat.

 

Ia meminta kepada pihak perbankan harus jeli mengidentifikasi usaha potensial di Papua Barat. Pemerintah dan lembaga keuangan harus turut membantu dalam mempermudah akses usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan industri kecil menengah (IKM) ke bank.

 

"Dengan demikian iklim usaha di Papua Barat yang saat ini masih rendah bisa ditingkatkan," ujarnya. Masalah perkreditan di Papua Barat lanjut dia, tidaklah sederhana, akan tetapi bukannya tidak mungkin untuk diselesaikan. Karena percepatan akses keuangan daerah sangatlah dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

 

Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu merancang program yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pemerintah dan lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktifitas kegiatan ekonomi daerah. Salah satunya adalah dengan mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM dan IKM.

 

Bila hal tersebut dilakukan dan seluruh potensi sektor jasa keuangan diintegrasikan, maka struktur ekonomi daerah dapat diperbaiki. Dengan demikian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan stabil dapat tercipta.

 

Menurut politisi PAN ini, bank merupakan perantara keuangan yang sangat penting menggerakkan roda perekonomian. Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan perbankan menyalurkan dana dari unit-unit surplus kepada para unit defisit yang akan digunakan untuk konsumsi, modal kerja dan investasi.
 

 

Ia berharap agar lembaga-lembaga keuangan yang ada dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional umumnya dan Provinsi Papua Barat khususnya. (iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...