Komisi III DPR RI mengapresiasi strategi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam melakukan terobosan-terobosan guna membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan.

Menurut Anggota Komisi III Jazuli Juwaini, terobosan itu perlu dilakukan karena kita tahu kepercayaan publik kepada kejaksaan menurun.

"Sesungguhnya yang dilakukan Kejaksaan cukup banyak yang positif, tetapi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu objektifitas dan profesional dalam penegakan hokum," ujar politisi F-PKS, saat melakukan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Bandung  Selasa (22/03/2016).

Menurut Jazuli kalau ingin memperbaiki kinerja mereka juga harus membuat reward and punishment dengan baik.

"Karena ada orang yang terkadang semangatnya hanya menghukum sementara memberi penghargaan lemah. Padahal jika punishment dan reward balance orang akan terpacu, orang akan berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik," tuturnya.

Pemerintah, terang Jazuli, harus membuka mata secara objektif, untuk memberikan anggaran yang seimbang antar anggaran KPK, Kepolisian dalam menghadapi suatu persoalan.

"Jangan hanya satu instansi yang anggarannya begitu tinggi sementara tuntutan sama. Dalam hal ini Bapennas dan Menteri Keuangan harus memperhatikan agar mereka bisa menyelesaikan permasalahan tanpa bingung memikirkan anggaran," tegasnya.

Untuk itu, Jazuli mengharapkan, tidak hanya Kejati di Jabar saja yang melakukan terobosan untuk nembangun kepercayaan masyarakat tetapi juga di seluruh Indonesia bahkan mulai dari Kejaksaan Agung.

Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Feri Wibisono menjelaskan, pencapaian target kinerja di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2015 berjalan optimal, dengan penyerapan anggaran sebesar 85 persen. “Kendala tidak terserapnya anggaran salah satunya karena jumlah perkara melampaui anggaran,”paparnya.

Mengenai terobosan guna membangun kepercayaan masyarakat yang dilakukan Kejati Jawa Barat, terang Feri, salah satunya dengan mengelola partisipan masyarakat, penguatan petunjuk teknis operasional, penguatan SDM Jaksa dan mutasi local, pencegahan penyimpangan dan pola operasional penanganan perkara dan pendukung.

Sekedar informasi, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Tim Kunker Komisi III DPR ke Provinsi Jawa Barat  ingin mengetahui sejauh mana Realisasi Anggaran tahun 2015 mitra kerjanya, Strategi Upaya Pencegahan dan Penanggulan Tindak Pidana Korupsi, Supervisi dan Pengambil alihan Perkara TPK oleh KPK, Perkara yang Menonjol di Wilayah Jawa Barat dan Tantangan Permasalahn Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kejaksaan.

Rombongan Tim Kunker Komisi III kali ini di pimpin oleh Wakil ketua Komisi III  Benny K. Harman, dan anggota tim yang hadir yaitu Adies Kadir (F-Golkar), Wihadi Wiyanto ( F-Gerindra), Didik Muktianto (F-Demokrat), Daeng Muhammad ( F-PAN), IR. Tjatur Sapto Edy (F-PAN), Bahrudin Nasori (F-PKB), Jazuli Juwini (F-PKS), Taufiqulhadi (F-Nasdem) dan Aboe Bakar Al- Habsyi ( F-PKS). .(rnm,nt) foto:ria/mr.