Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Wudiana Adia mengemukakan, sudah saatnya Provinsi Bengkulu memiliki jalur lingkar luar Nakao - Airsebakul yang memisahkan antara lalu lintas penerus dan lalu lintas lokal dengan dibangunnya elevated road (jalan layang).

"Kita melihat pembangunan infrastruktur ini menjadi sangat penting buat Bengkulu, apalagi terputusnya jalan lingkar luar ini sudah cukup lama," jelas Yudi saat dirinya bersama Tim Kunker Komisi V DPR meninjau lokasi yang akan dibangun elevated road di Kecamatan Bangka Hulu, Bengkulu, Selasa (22/3/2016).

Yudi menambahkan, permasalahan pembangunan ini ternyata ada pada instansi terkait, dalam hal ini Badan Lingkungan Kota Bengkulu, dimana menurut mereka (Badan Linkungan-red), mengkhawatirkan jika dibangun elevated road, nantinya akan merusak resapan air didaerah itu.

"Menurut saya, dengan konsep pembangunan elevated road tidak akan merusak resapan air karena dibangun dengan tiang pancang, lewat atasnya. Saat ini Kementerian PUPR sedang mengurus proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) , sehingga nantinya pihak Kementerian LHK bisa memberikan izin pinjam pakai,"jelas politi F-PKS ini.

Sedangkan, Anggota Komisi V DPR Fauzih H Amro menilai, belum terwujudnya pembangunan jalur lingkar luar ini lebih kepada kurangya koordinasi antar pihak terkait.

"Saya baru tahu  ada masalah seperti ini,  selama ini Kepala Balai Besar Pelakaanaan Jalan Nasional tidak memberitahukan hal ini kepada Komisi V DPR," ungkap politisi F-Hanura ini.

Ditambahkannya, untuk membangun elevated road, yang  paling penting tidak mengganggu kawasan sumber resapan air. Menurutnya, jika ini bisa tertata dengan baik, tidak ada masalah dibangun jalan layang kurang lebih 600 meter dengan anggaran 50 milyar.

"Kita di Komisi V DPR wajib membantu anggarannya karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat, dan yang paling penting AMDAL harus selesai lebih dahulu, baru kita bangun. Kita akan gelontorkan anggaran di APBN-P nanti," tekannya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) III , Thomas Setiabudi mengatakan, hanya Provinsi Bengkulu ini belum memiliki jalur lingkar luar, sedangkan provinsi terdekat sudah ada.

"Buat kami ini adalah kepentingan pengembangan jaringan jalan kita. Kita ingin disetiap Ibukota Provinsi ada jalan yang memisahkan lalu lintas penerus dan lalu lintas local," jelasnya.

Menurut Thomas, jika jalan layang ini dibangun, akan memangkas jarak tempuh, dari 22 km menjadi 6 km. “Dengan kunjungan anggota dewan ini, kita berharap kepada Komisi V memperjuangkan anggarannya di APBN-P," harapnya.

Selain meninjau jalan layang, Komisi V DPR juga mengunjungi Pantai Maras yang mengalami abrasi dan belum dilaksanakan penanganan sepanjang 4,2 km dengan perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 167 milyar.(jk,nt) foto:jaka/mr.