Momentum Tak Tepat Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

17-03-2016 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini menegaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan dimulai per 1 April 2016 mendatang,  merupakan momentum yang tak tepat. Pasalnya, masih banyak permasalahan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan.

 

“Komisi IX DPR tidak berpendapat bahwa iuran ini tidak boleh dinaikkan, karena kami sadar bahwa ini mengalami defisit, tetapi momentumnya yang salah. Jadi harus ada perbaikan-perbaikan dulu, kemudian baru dinaikkan. Sehingga tidak menimbulkan gejolak pada saat di naikkan nanti,” tegas Amelia, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016).

 

Amelia menambahkan, permasalahan di BPJS bukan hanya data Penerima Bantuan Iuran (PBI) saja, tetapi juga distribusi yang belum tepat sasaran, dan data yang belum dimutakhirkan. Termasuk masalah pelayanan yang dirasa belum maksimal.

 

“Masih banyak sekali permasalahan di BPJS. Pelayanannya belum bagus, masih banyak keluhan-keluhan dan komplain juga dari masyarakat. Kalau misalkan pelayanan sudah bagus, pasti masyarakat tidak akan komplain. Apalagi ini yang dinaikkan peserta mandiri (Peserta Bukan Pekerja) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU),” papar Amelia.

 

Menurut politisi F-Nasdem itu, iuran yang naik ini dirasa akan memberatkan kategori peserta bukan pekerja dan PBPU.  Pasalnya, kedua kategori ini memiliki penghasilan yang tidak tetap. Sehingga menjadi semakin tidak relevan, di tengah kondisi yang semakin sulit ini, Pemerintah malah semakin membebani masyarakat.

 

Amelia tak memungkiri, soal menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini memang domain Pemerintah. Namun ia berharap, Pemerintah dapat mendengar rekomendasi dari Komisi IX DPR dan melihat kondisi masyarakat.

 

“Jadi kami menghimbau kepada pemerintah untuk dapat menunda dulu kenaikan ini sampai dengan adanya perbaikan-perbaikan pelayanan dan sistem yang ada di BPJS Kesehatan dan tentunya upaya lain yang harus digaris bawahi adalah BPJS Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri, karena melibatkan stakeholder lain seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu. (sf) Foto: Ojie/parle/od

 

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...