Tenaga Kerja Indonesia Perlu Tingkatkan Kemampuan untuk hadapi MEA

11-03-2016 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR Asman Abnur mengatakan bahwa tenaga kerja Indonesia perlu meningkatkan kemampuan dan keahliannya untuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) agar mampu  berkompetisi.  

 

“Karena kita akan bersaing dengan negara lain, tentu yang di kompetitifkan bukan masalah mau bersaing atau tidaknya tetapi bagaimana meningkatkan kemampuan tenga kerja agar mampu  berkompetisi” ujar Saat Raker dengan Menakertrans Hanif Dhakiri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3).

 

Lebih lanjut, terang Asman, bahwa untuk menunjang hal itu, Balai Latihan Kerja (BLK) perlu tingkatkan mutu agar menjadi program unggulan yang dapat menciptakan tenaga kerja yang professional.

 

“Perlu peningkatan mutu BLK, mungkin bisa melalui kerja sama dengan Kemendikbud dan Kemendagri,  seperti meningkatkan instrukturnya maupun kurikulum, sehingga kita  tidak lagi berharap hanya kepada pendidikan formal, karena negara lain saat ini konsentrasinya sudah menghasilkan tenaga-tenaga yang berkompetensi “ ujarnya.  

 

Sementara itu dalam laporannya dihadapan anggota Komisi IX, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan  tentang strategi dalam memasuki MEA seperti terobosan serta pengawasan pemerintah dalam memanfaatkan peluang, memenangi peluang bisnis dan persaingan tenaga kerja serta pengembangan inovasi pekerja dengan masuknya investor asing.

 

Selain itu menurutnya perlu juga meningkatkan Indikator Peningkatan Ketenagakerjaan (IPK) dengan meningkatakan kualitas data dan informasi ketenagakerjaan dengan melakukan updating data secara periodik kepada kabupaten/kota.

 

Selanjutnya mensinergikan antara permasalahan dan target pembangunan yang ingin dicapai dengan seluruh anggaran, program dan kegiatan, bersama dengan stakeholder ketenagakerjaan provinsi dan kab/kota melalui sistem koordinasi yang intens, sehingga anggaran ketenagakerjaan mampu menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan juga komitmen seluruh pimpinan di daerah untuk  menjadikan pembangunan ketenagakerjaan sebagai prioritas pembangunan.

 

Harapan terhadap IPK Kedepan tahun 2015 terdapat peningkatan hasil IPK dari tahun sebelumnya, namun masih banyak yang harus dilakukan sehingga nilainya meningkat signifikan dan dapat merubah status keseluruhan nasional yang saat ini masih berada pada status ‘menengah kebawah’ (kriteria nilai 50,00-65,99). “Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak. Mengingatkan permasalahn ketengaakerjaan merupakan hak dasar yang sangat menentukan hajat hidup orang bayak,”jelas Hanif. (rnm/nt) Foto : Jayadi/parle/od

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...