Buku I RUU KUHP Rampung Juli 2016

11-03-2016 / KOMISI III

Buku I yang memuat enam bab dalam RUU KUHP diproyeksikan rampung pada Juli 2016. Panja RUU KUHP yang dibentuk Komisi III masih merampungkan beberapa masalah krusial dalam buku I ini.

 
 
Ketua Panja RUU KUHP Benny K Harman menyampaikan hal tersebut di Pontianak, Kamis (10/3), usai rapat dengar pendapat bersama Kapolda Kalimantan Barat. Hadir pula dalam pertemuan rapat itu Kajati dan ketua pengaadilan tinggi Kalbar. 
 
 
"Saat ini sedang merampungkan buku satu. Diperkirakan bulan Juli buku satu akan selesai. Setelah itu masuk pembahasan buku dua," jelas politisi Partai Demokrat itu kepada pers.
 
 
Masalah krusial dalam buku I, lanjut Benny, adalah asas legalitas dan pidana hukum adat. Dalam asas legalitas, dibicarakan ketentuan perbuatan apa saja yang bisa dipidana dan tidak. Sementara pidana adat, memang masih jadi perdebatan yang cukup panjang, karena menyangkut norma dan hukum yang berlaku di komunitas adat tertentu di Indonesia.
 
 
Ditambahkan Benny, masalah yang tidak kalah krusialnya adalah tentang hukuman mati. Menurut Kajati Kalbar, hukuman mati tetap masih diperlukan untuk tindak pidana berat seperti narkoba. Panja RUU KUHP, kata Benny, mendapat masukan berharga dari para praktisi hukum di Kalbar. (mh) foto: Husen/parle/od
BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...