Anggota Komisi X DPR Krisna Mukti mengatakan, kualitas insan perfilman memberikan pengaruh besar pada berkualitasnya atau tidaknya sebuah film. Termasuk di dalamnya adalah pemain film, baik aktor maupun aktris, harus memenuhi kualifikasi, sehingga kualitas film juga semakin meningkat.

“Di era 70-an hingga awal 90-an, setiap artis yang ingin bermain di sebuah film, harus memenuhi kualifikasi, atau mendapatkan rekomendasi dari Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi), yang mana kita istilahkan sebagai sertifikasi. Ini adalah hal yang baik untuk kualitas film Indonesia,” kata Krisna, usai RDP antara Panja Perfilman dengan Parfi, di Gedung Nusantara I DPR R, Senayan, Kamis (3/03/2016).

Dengan adanya sertifikasi itu, lanjut Krisna, selain banyak pemain film yang berkualitas, juga banyak menghasilkan film yang berkualitas. Bahkan, menurutnya pemain film itu bisa bertahan sampai sekarang. Berbeda dengan pemain film sekarang yang hanya bertahan sebentar, karena kurang memenuhi kualitas

“Kita kembalikan proses ini kepada masa lampau. Tapi bukan hanya pemain filmya saja, tetapi juga seluruh insan perfilman. Dari semua pekerjanya, itu harus disertifikasi. Harus ada kualifikasi tertentu yang nantinya membolehkan seseorang itu bergabung dalam produksi film. Entah sebagai pemain atau dibalik layarnya,” imbuh Krisna.

Oleh karena itu, politisi F-PKB itu mendukung terkait rencana didirikannya Sekolah Perfilman, yang dibuat dan didanai oleh Pemerintah. Apalagi, saat ini Indonesia baru mempunyai Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang membuka jurusan perfilman. Nantinya, sekolah perfilman ini bukan hanya untuk mencetak insan perfilman saja, namun seluruh insan perfilman.

“Di sekolah iini, kontennya macam-macam. Ada jurusan sutradara, cameramen, lighting, wardrobe, hingga pemain, dan lain sebagainya, sehingga tercipta insan film yang siap untuk bekerja di dunia perfilman dengan kualitas yang memadai. Dan perlu ada sertifikasi, sehingga dia bisa bekerja di dunia perfilman,” imbuh Krisna.

Politisi asal dapil Jawa Barat ini yakin, melalui Panja Perfilman ini, menjadi momentum yang tepat untuk membangun dunia perfilman Indonesia dari segala sisi. Termasuk dari dasarnya, yakni sekolah film yang didanai oleh Pemerintah.

“Kalau tidak, kualitas film kita akan stuck seperti ini saja. Apalagi sekarang, pemain film kita sudah dilirik internasional. Ini menjadi satu kebangkitan untuk dunia perfilman Indonesia. Momentum itu kita tangkap untuk membenahi perfilman Indonesia dari segala sisi,” harap Krisna.

Ia juga berharap, Panja Perfilman yang akan bermuara pada revisi Undang-undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman itu, dapat mendorong kualitas film agar meningkat, dan membuat seluruh insan perfilman nyaman dan kondusif untuk menciptakan film yang berkualitas. (sf)/foto:azka/parle/iw.