Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa Amaliah menilai penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum terlalu detail dan belum terwujud dengan baik.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan Kementerian Sosial melaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Jadi nanti akan harus betul-betul dipikirkan bagaimana memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tempat sesuai dengan hak-hak mereka, untuk kemudian dipulihkan,” kata Ledia, disela Komisi VIII RDP dengan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, Kamis 25/2/2016).

Dalam RDP dengan agenda evaluasi kinerja APBN 2015 ini, ada beberapa perubahan termasuk tugas pokok dan fungsi, karena ada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Kementerian Sosial menyampaikan bahwa 2018 sudah tidak ada lagi LP anak, namun sampai sekarang tempat rehabilitasi itu tidak banyak.

Oleh karena itu, Ledia menegaskan harus ada sinergi yang baik antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Hukum dan Ham. Kasus meningkatnya anak-anak di Indonesia yang berhadapan dengan hukum harus betul-betul dicermati jangan sampai luput dari perhatian.

“Mereka ini adalah generasi masa depan bangsa, maka harus dibina dengan baik, jangan sampai kemudian mereka berguru ketika mereka dalam penahanan,” tegas politisi PKS dapil Jawa Barat I. (as), foto : kresno/parle/hr.