Komisi I Minta Presiden Jokowi Tuntaskan Penggusuran Rumah Purnawirawan

20-01-2016 / KOMISI I

Komisi I DPR RI menilai permasalahan penggusuran rumah dinas purnawirawan TNI sudah berlarut-larut. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, Panglima TNI dan DPR sejauh ini belum menunjukkan titik terang. Organisasi purnawirawan melaporkan sejumlah komplek perumahan saat ini masuk daftar penggusuran.

"Setahu saya masalah penggusuran ini sudah terjadi sejak tahun 2000 lalu, sejumlah langkah kita lakukan, mengundang bintang dua, tiga dan empat sudah terlalu sering demikian pula Menhan. Kita perlu bicara dengan atasnya Menhan-lah, siapa? Presiden," kata anggota Komisi I TB Hasanuddin saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/16).

Dalam catatan politisi Fraksi PDIP ini pada tahun 2011 terdapat data 22.000 orang menempati rumah dinas yang terdiri dari purnawirawan, veteran, warakawuri, pensiunan Kemenhan dan para anak cucunya. Pembangunan rumah susun, rumah kopel bantuan dari Kementerian PU sudah lebih dari 20.000 unit, namun sejauh ini tidak mengurangi tekanan penggusuran.

Baginya penyelesaian masalah penggusuran ini perlu putusan politik. Presiden dapat membentuk panitia kerja melibatkan para Menko, Menhan, Menteri PU, Menkeu dan Menteri Agraria/Kepala BPN sehingga dapat dihasilkan putusan yang komprehensif. "Kalau rumahnya mau dijual ya jual, kalau mau diambil ganti yang sesuai. Kita malu kalau ini berlarut-larut," tekan dia.

Sementara itu Salim Mengga mantan Ketua Panitia Kerja (Panja) Aset Tanah dan Rumah Dinas di Lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI Komisi I Periode 2009-2014 menyebut permasalah di lapangan adalah kebijakan yang sering berubah, ganti komandan ganti kebijakan. "Kita pernah mengundang Sekjen Kemenhan di sini, dia berjanji tidak ada penggusuran tetapi tiga hari kemudian ternyata tetap terjadi," ujarnya.

Dalam rapat tersebut Komisi I mendengar masukan dari Forum Koord. Penghuni Perumahan Negara Kemhan/TNI-Polri seluruh Indonesia dan Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN). Juru bicara forum Brigjen (Purn) TNI Darmin Chaidir mengkhawatirkan berlarutnya penggusuran akan berubah menjadi tragedi. "Sudah ada yang menyatakan tekad kalau pasukan datang kita siap lawan dengan bambu runcing, siap mati dan jadi tumbal. Jangan sampai terjadi tragedi nasional di komplek purnawirawan," tutur dia. (iky), foto : rizka/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Soroti Ancaman Kebocoran Data, Sarifah: Payment ID Harus Dikaji Lebih Dalam
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Padang - Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah menilai penerapan payment ID dalam setiap transaksi digital harus...
Oleh Soleh Minta Pemerintah Tak Kompromi Soal Penamaan Laut Ambalat
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Padang - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyatakan penolakan keras dan meminta Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas...
Legislator Dorong Penataan Organisasi dan Infrastruktur TNI di Daerah
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang — Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah mendorong adanya penataan organisasi dan infrastruktur Tentara Nasional...
Trinovi Soroti Rencana Pembentukan Satuan Baru di KOREM 042/Gapu Jambi
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jambi - Anggota Komisi I DPR RI, Trinovi Khairani, memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembentukan satuan baru di jajaran...