Pemerintah Harus Segera Hentikan Impor Beras

21-01-2016 / KOMISI IV

Pemerintah jangan melakukan impor beras untuk raskin secara terus menerus dan harus dibatasi sampai tahun 2016 tahun ini saja. Walaupun beras impor dari Thailand ini kualitasnya cukup bagus namun jangan mengimpor beras lagi dari luar.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam pada saat sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara Rabu (20/1) sore.

Ibnu Multazam yang memimpin langsung sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok mengatakan, bahwa pada tahun 2016 akhir pemerintah tidak boleh lagi melakukan impor beras. Sehingga Perum Bulog itu harus segera memaksimalkan penyerapan beras dari petani local. “ Ini pengalaman terakhir impor beras,” tegas Ibnu.

Dia mempertanyakan, Komisi IV DPR akan mengevaluasi kebijakan pemerintah mengimpor beras sekarang ini, kenapa Bulog itu tidak mampu menyerap beras dari petani lokal sebanyak-banyaknya.

Pasalnya, target tahun 2016 ini, penyerapan Bulog baik beras maupun gabah itu hanya empat juta sembilan ratus ton. “ Jika estimasinya seperti ini secara terus-menerus, kita ini bisa  dipastikan akan selalu mengimpor beras lagi,” ujarnya.

Mengenai masih banyaknya daerah yang menolak impor beras dari luar, itu boleh-boleh saja kalau memang stok Bulog di gudang-gudang daerah  masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tetapi jika stok beras di Bulog masih kurang seperti  di wilayah DKI Jakarta, maka harus dipenuhi dengan impor.

Politisi PKB ini menegaskan kembali   jika  estimasi Kementerian Pertanian menganggap surplus, maka hal ini  harus tetap dikaji ulang. Namun jika hal ini sudah ada komitmen dari pemerintah dengan Thailand dan Vietnam untuk mengimpor satu juta ton untuk tetap menjaga stok pangan dalam negeri bisa dimaklumi.

“ Tetapi menurut saya ya hanya kali ini saya impor beras dari luar. Secara riil impor beras dari luar tahun ini harus dihentikan sambil melihat ramalan panen petani lokal yang akan dating,” pungkas Multazam. (spy,mp), foto : spy/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...