Masalah guru honorer menjadi salah satu masukan yang diterima Tim Komisi X DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ridwan Hisyam saat kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat Senin dan Selasa (21-22/12) di Pontianak.

Saat menggelar pertemuan dengan Gubernur Kalbar Cornelis didampingi  Asisten II Pemprov. Lensus Kandri serta Kepala Dinas terkait,  terungkap keluhan soal pengangkatan guru honorer ini. Gubernur Cornelis menyatakan daerahnya kini tidak ada pengangkatan guru. Semua dipegang Menpan dan BKN dan yang yang diterima dari mana-mana  dari luar wilayah Kalbar.

“ Saya sendiri mengecek langsung, ada guru honorer gajinya 300 ribu. Kalau bisa guru yang sudah mengabdi 9-10 tahun, bisa diangkat jadi PNS dan biar tinggal di lokasi dekat sekolah. Ada kasus, orang dari Jakarta, dari Jawa dan dari Sumatra, lulus tes,” ujarnya kesal.

Apalah arti itu semua, lanjut Cornelis, katanya otonomi daerah,  apakah karena dana alokasi khusus (DAU) pembayaran gaji dari pusat lalu semau-mau orang pusat. “ Saya kritik juga, dengan datangnya Tim Komisi X saya tak peduli siapapun presiden dan dari partai manapun, kalau tidak bisa dinikmati rakyat untuk apa. Tolong sampaikan dengan menteri-menteri itu. Kepada Menpan, kewenangan pengangkatan guru itu diberikan Gubernur atau Bupati, jangan karena ada kasus-kasus tertentu lalu disamaratakan. Orang di daerah itu berilah kesempatan hidup. Inilah gunanya keadilan sosioal bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Gubernur.

Anggota Tim Kunker Zulfadhli yang mengaku sebagai moderator mengatakan, masalah yang dikemukakan Gubernur sering disuarakan Komisi X dalam rapat-rapat kerja dengan pemerintah. Meski demikian diakui pemerintah sekarang ini dalam keadaan kesulitan keuangan sehingga program-program yang dicanangkan jalan di tempat. Karena itu pihaknya akan memperjuangkan dalam pembahasan RAPBN Perubahan 2016 yang dijadwalkan pada bulan Pebruari mendatang.

Pada intinya lanjut Zulfadhli, Komisi X akan memperjuangkan terutama terkait dengan masalah pendidikan termasuk pembangunan sekolah berasrama dan guru garis depan. Terkait pengangkatan guru honorer, Menpan-RB masih menggunakan pola lama yang sering menjadi masalah. “ Kami akan sampaikan dan bahas usulan Gubernur Kalbar dengan Pemerintah,” kata Zul menambahkan. (mp), foto : mastur prantono/parle/hr.