DPR berkeyakinan pabrik Pupuk Kaltim V yang berada di Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) mampu memproduksi pupuk urea yang berkualitas baik dan efisien sehingga bisa meningkatkan suplai kepada masyarakat. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron kepada Parlementaria disela kunjungan kerja Komisi IV DPR ke pabrik Pupuk Kaltim V di Bontang, Kaltim, Minggu (20/12).

“Ini adalah harapan kita bagaimana pabrik pupuk lainnya bukan saja di Kaltim V, di Kujang maupun di Petrokimia Gresik, untuk bisa mengembangkan seperti yang dilakukan oleh Pupuk Kaltim ini,” kata Herman Khaeron.

Hal itu juga yang membuat politisi dari Partai Demokrat itu berkeyakinan bahwa swasembada pangan ke depan tidak terlepas dari unsur unsur teknologi dan input produksi seperti halnya pupuk yang bisa meningkatkan produktivitas.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa gas sebagai sumber bahan baku pupuk harus terjamin keberadaannya, dengan kata lain, harus ada political willdari pemerintah dan DPR berupa keputusan politik bahwa gas yang dihasilkan di dalam negeri tidak perlu dijual ke luar negeri.

“Tahun 2018 hampir seluruh pabrik pupuk di Indonesia, sangat membutuhkan bahan baku yaitu berupa gas. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Percuma keinginan kita untuk bisa swasembada pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan, kalau input produksinya terhambat oleh kebijakan maupun keputusan politik yang tidak berpihak kepada kedaulatan dan kemandirian pangan itu sendiri,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya meminta kepada pemerintah untuk bisa memberikan alokasi kebijakan terhadap kebutuhan pupuk dengan jangka panjang sehingga harapan ke depan untuk mewujudkan swasembada pangan, kemandirian pangan, kedaulatan dan ketahanan pangan bisa terwujud oleh pabrik-pabrik pupuk yang dimiliki oleh BUMN ini.

Dalam kesempatan itu Herman Khaeron juga menilai ada disparitas harga antara nilai jual gas yang dihasilkan di dalam negeri dengan kebutuhan impor gas dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pabrik pupuk. “Kita menjual gas ke luar negeri dengan harga 3-4 US dollar per mmbtu, sementara kita beli dari luar 6-7 US dollar per mmbtu. Ini kan ada disparitas harga, saya kira lebih baik kita alokasikan saja gas di dalam negeri kita itu untuk memenuhi kebutuhan pabrik-pabrik pupuk kita,” katanya.

Dari kondisi itu, pihaknya melihat banyak kerugian yang dialami oleh negara, mulai dari kerugian sumber daya dimana tidak memiliki nilai tambah unsur produksi serta nilai tambah terhadap peningkatan serapan tenaga kerja.

“Saya kira ini harus ada kebijakan pemerntah, kebijakan politik, bahwa sesungguhnya sumber daya alam gas kita kebih baik kita olah di dalam negeri dan salah satunya kita suplai kepada pabrik pupuk, agar harga jual kepada masyarakat termasuk harga jual di tingkat internasional bisa kompetitif,” jelasnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Dirut Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat mengapresiasi kehadiran DPR dalam hal ini Komisi IV DPR yang mengunjungi pabrik Pupuk Kaltim V yang November 2015 lalu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan pabrik Pupuk Kaltim V adalah pabrik pupuk yang paling efisien dalam hal penggunaan bahan baku pupuk yakni gas. Biasanya untuk pabrik pupuk itu menggunakan gas 32-33 mmbtu per ton urea, tapi di Pupuk Kaltim V bisa menggunakan gas dengan 24 mmbtu per ton urea, sehingga ada penghematan bahan baku gas yang cukup signifikan.

Di samping itu, luas pabrik Pupuk Kaltim V juga besar setara dengan kemampuan dua pabrik. “Biasanya satu pabrik itu produksinya hanya 570 ribu ton , tetapi pabrik Pupuk Kaltim V ini bisa menghasilkan 1,2 juta ton, sehingga dengan dengan demikian keberadaan pabrik Pupuk Kaltim V ini akan mendukung ketahanan pangan di Indonesia,” katanya.

Kunjungan kerja Komisi IV DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron yang berlangsung dari tanggal 20-22 Desember 2015 ke Bontang itu dalam rangka masa reses DPR. Dalam kunjungan kerja itu, hadir sejumlah Anggota Komisi IV DPR, diantaranya; Mindo Sianipar (FPDIP), Effendy Sianipar (FPDIP), Andi Nawir (F-Gerindra), Luther Kombong (F-Gerindra), Taufiq R Abdullah (F-PKB), Andi Akmal Pasluddin (F-PKS), Al Muzzamil Yusuf (F-PKS), Hamdhani (F-Nasdem). (nt)