Anggota Komisi X Sutan Adil Hendra mengatakan, jika ingin mendapatkan jumlah kunjungan wisatawan yang banyak, tentunya dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk itu, ia mempertanyakan besaran anggaran dari APBN untuk pengembangan pariwisata Bali.

Demikian dikatakannya, dalam rangkaian kunjungan Tim Kunjungan Spesifik Komisi Komisi X ke Provinsi Bali, Jumat (11/12/15) lalu. Pertemuan di Kantor Gubernur Bali dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Ridwan Hisjam.

“Jika kita mau mendapatkan keuntungan yang besar tentu tidak terlepas daripada modal. Kita ketahui, anggaran Kementerian Pariwisata pada tahun 2016 sangat besar. Jadi saya ingin mendapat penjelasan, apalagi ini tidak terlepas daripada pengembangan wisata kita di Bali selain daripada Batam dan Jakarta, untuk tahun 2016 ini, berapa Bali mendapatkan APBN dan juga berapa Bali mendapatkan APBD,” tanya Sutan.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, ada beberapa hal harus dibenahi untuk pengembangan pariwisata, termasuk menyangkut dengan masalah infrastrukturnya. Hal ini juga terkait target kunjungan wisman, agar sesuai dengan janji daripada Kementerian Pariwisata.

“Oleh karenanya, tentu kita juga akan bertanya langkah berikutnya dari perolehan dari APBN dan APBD itu nantinya, berapa target wisman yang bertambah setiap tahun di Bali ini. Artinya kalau makin besar anggarannya, sudah barang tentu akan makin besar lagi wisman yang akan datang. Jangan nanti kita berikan dana makin besar, wismannya makin kecil, ini terkesan ada dusta di antara kita,” papar politisi asal dapil Jambi itu.

Menanggapi pertanyaan itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Bali, Ngurah Wijaya, mengatakan, selama bertahun-tahun, dana yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata, tidak ada jumlah dana yang begitu baik. Ia menilai, hal yang baru-baru ini dilakukan Pemerintah Indonesia, yakni rebranding Indonesia.

“Indonesia itu mempunyai begitu banyak aset pariwisata instansi pariwisata tapi tidak dikenali dunia, kita jauh dikalahkan dengan Malaysia yang tidak mempunyai apa-apa sebetulnya. Indonesia adalah negara yang terkaya dalam bidang destinasi dari Sabang hingga Marauke, yang terdiri dari budaya, adat, dan sampai pantai dan sebagainya kita mempunyai semuanya. Cuma kita kurang mengemasnya dan kurang memperkenalkannya,” analisa Wijaya.

Untuk itu, ia mendukung jika anggaran yang dimiliki Kemenpar, 80 persennya dipakai untuk Branding, Advertising, dan Selling. Bahkan ia melihat, promosi pariwasata Indonesia sudah sangat banyak. Sementara sisanya, 20 persen, digunakan untuk pengembangan destinasi pariwisata.

“Tahun ke depan, kami selalu mendukung tentang kenaikan dari program ini, karena memang Indonesia ini harus dikenalkan ke seluruh dunia. Jadi, memang tugas Kemenpar itu untuk promosi, karena yang sebetulnya mempunyai pariwisata itu adalah daerah tingkat satu dan dua,” jelas Wijaya.

Wijaya menambahkan, industri pariwisata adalah industri yang paling mudah dikelola dan paling murah. Tidak seperti industri yang lain yang setiap lima tahunnya harus merubah modalnya. (iw,sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.