Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) bagi para siswa miskin harus dipermudah aksesnya. Selama ini para siswa miskin di daerah kerap sulit mencairkan dana PIP di bank pelaksana. Belum lagi banyak temuan potongan atas dana PIP dari kelurahan hingga sekolah.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Panja PIP Komisi X DPR RI dengan bank pelaksana, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidkan, dan BPS Jawa Timur di Surabaya, Jumat (27/11). Para anggota Komisi X yang hadir dalam pertemuan tersebut berharap, akses PIP terus dipermudah sistemnya. Bila perlu ada teller khusus untuk para siswa penerima PIP di  BRI dan BNI yang ditunjuk sebagai bank pelaksana.

Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisyam yang memimpin delegasi Panja ini, mengatakan, kebijakan pemerintah untuk PIP harus selalu diawasi. Dan Surabaya dipilih sebagai kota tujuan pengawasan kali ini, karena merupakan kota besar yang pelayanan administrasinya sudah bagus. Bila di Surabaya tidak baik layanan PIP-nya, maka di daerah lain pun dipastikan tidak baik.

Program unggulan pemerintah ini diharapkan bisa mengurangi angka putus sekolah di daerah. Hanya persoalannya, data sekolah dan data bank kerap berbeda. BRI dan BNI wilayah Jatim, misalnya, hanya menerima data dan anggarannya dari kantor pusat di Jakarta. Dalam pertemuan di kantor BNI wilayah Jatim tersebut, terungkap, banyak perubahan data penerima PIP, lantaran ada anak yang tadinya dari keluarga mampu menjadi tidak mampu. Pergeseran status keluarga ini berfluktuasi.

Inilah yang diserukan oleh Komisi X DPR agar selalu ada sinkronisasi data dari bank pelaksana dengan data yang dimiliki sekolah dan kelurahan setempat. Pihak bank diminta rajin meninjau sekolah-sekolah yang terdapat siswa penerima PIP agar selalu ada sinkronisasi. Sementara untuk kemudahan akses, mobil bergerak milik bank juga diharapkan bisa melayani pencairan dana PIP ke sekolah-sekolah.

BNI Surabaya sendiri seperti disampaikan CEO-nya, mengungkapkan, ada sekitar 5.795 siswa penerima PIP yang ditargetkan tahun ini atau sekitar Rp 5,59 miliar. Sementara BRI Surabaya menargetkan lebih dari Rp 26 miliar tersalurkan ke penerima PIP.

Ferry Kase Anggota Komisi X yang ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan, karena program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sudah digantikan dengan PIP, seharusnya sisa anggaran BSM dikembalikan dulu ke kas negara. Pada 2013 saja pemerintah terdahulu menganggarkan sekitar Rp 2,90 triliun untuk seluruh Indonesia.

Ferry juga berharap, para siswa penerima PIP diajarkan bagaimana tata cara pencairannya oleh bank dan sekolah. Tak perlu surat pengantar dari sekolah bila siswa tersebut jelas-jelas sudah tercantum sebagai penerima PIP. Para oknum di sekolah, kelurahan, hingga RT/RW harus diawasi pula agar tak ada pemotongan dana bagi siswa penerima PIP. Siswa miskin harus betul-betul dibantu mendapatkan PIP.

Selain Ridwan Hisyam (F-PG) dan Ferry Kase (F-Hanura), para anggota Komisi X yang hadir mengikuti kunjungan ke Jatim ini adalah Asdy Narang (F-PDI Perjuangan), Puti Guntur Soekarno (F-PDI Perjuangan), Isma Yatun (F-PDI Perjuangan),Popong Otje Djundunan (F-PG), Ida Bagus Putu Sukarta (F-Gerindra), Dwita Ria Gunadi (F-Gerindra),Latifah Shohib (F-PKB), dan Elviana (F-PPP). (mh) Foto: Husen/Parle/tt