Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR, mempertanyakan persiapan aparat hukum di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Ketua Tim Kunjungan Kerja, sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman menegaskan, hal ini sebagai masukkan untuk DPR dalam menjalankan fungsinya.

“Bagaimana persiapan dan kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka Pilkada Serentak 2015 di Provinsi Sulsel,” tanya Benny, saat pertemuan dengan Kapolda Sulsel Irjen Pol Pudji Hartanto dan Kepala BNNP Sulsel Brigjen Pol Agus B Manalu beserta para pejabat utama Polda Sulsel dan BNNP Sulsel, di Aula Anindhita Mapolda Sulsel, Senin (2/11/15) kemarin.

Selain masalah Pilkada, Tim Kunker juga menyoroti potensi kejahatan di Sulsel. Anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio mengatakan bahwa Provinsi Sulsel ini merupakan wilayah maritim dengan potensi pariwisata dan jalur-jalur perdagangan, yang di satu sisi berpotensi pula menjadi tempat kejahatan terorganisasi dan kejahatan transnasional seperti human trafficking, illegal logging, illegal fishing, atau peredaran narkotika.

“Kenapa Kapal Speed Patroli Laut hanya ada satu unit. Kalau hanya satu bagaimana mengatasi pencegahan kejahatan di laut seperti penyelundupan terutama barang-barang illegal, belum lagi pupuk-pupuk dari Malaysia yang masuk melalui Pare-pare dan Sidrap. Jadi tolong Kapolda mengajukan anggaran untuk pembelian kapal tersebut, dan Komisi III DPR akan memperjuangkan dalam hal ini,” kata Ichsan seraya menambahkan bahwa kapal tersebut untuk pencegahan kejahatan di laut.   

Menanggapi hal ini, Kapolda Sulsel menyatakan Polda Sulsel siap dalam menghadapi Pilkada Serentak mendatang di 11 Kabupaten di Sulsel dan 4 Kabupaten di Sulbar. Begitu pula dengan kesiapan back up pasukan dari Brimob, Dalmas, Staff dan Polres dalam mengamankan Pilkada Serentak 2015. Namun demikian, Kapolda juga menyampaikan hambatan yang dihadapi, diantaranya, usulan anggaran Pilkada Serentak pada masing-masing Polres yang diajukan ke Pemda tidak terealisasi sepenuhnya.

“Kendala yang dihadapi, masih terbatasnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Harkamtibmas. Hal ini merupakan akibat mata rantai awal dimana jumlah usulan anggaran yang diajukan oleh Polda Sulsel setiap tahun rata-rata hanya disetujui sekitar 80 persen,” kata Kapolda.

Polda Sulsel juga, tambah Kapolda, belum dilengkapi dengan dukungan Informasi dan Teknologi (IT) yang canggih, sehingga untuk pengungkapan kasus tertentu seperti jaringan narkotika dan lainnya sering masih menjadi kendala. Hal itupun masih ditambah dengan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat.

Kapolda meminta kepada Komisi III DPR RI dapat membantu memperjuangkan penambahan kebutuhan anggaran Polda Sulsel sesuai dengan usulan rencana kebutuhan anggaran yang diajukan setiap tahun. 

Saat acara diskusi, beberapa Anggota Komisi III DPR juga mengajukan beberapa pertanyaan antara lain penanganan korupsi dan beberapa kasus pencurian dengan kekerasan (curas). Menanggapi hal ini, Kapolda berjanji semua kasus di Polda Sulsel akan diusut secara tuntas.

Sementara dalam hal sarana prasarana, Anggota Komisi III DPR dan Kapolda Sulsel sepakat mengusulkan pembangunan gedung pertemuan Polda Sulsel, pembentukan 1 SSK Brimob di Kera Kabupaten Wajo serta pengusulan pengadaan 2 unit Kapal Speed Patroli Laut untuk Dit Polair Polda Sulsel.

Rombongan Komisi III DPR RI berjumlah 11 orang anggota lintas fraksi yang ada di DPR RI, dipimpin Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman (F-PD), Ichsan Soelistio dan Risa Mariska (F-PDI Perjuangan), Wenny Haryanto dan Ahmad Zacky Siradj (F-PG), Supratman Andi Agtas (F-Partai Gerindra), Abdul Kadir Karding (F-PKB), Jazuli Juwaini (F-PKS), Aditya Mufti Arifin (F-PPP), Akbar Faisal (F-Partai NasDem), dan Sarifuddin Sudding (F-Partai Hanura).(iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.