Seharusnya Harga Solar Yang Diturunkan

05-10-2015 / KOMISI VI

 

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo menilai rencana pemerintah ingin menurunkan harga premium menjadi bukti pemerintah tidak paham permasalahan ekonomi Indonesia. Hal itu disampaikannya kepada Parlementaria melalui rilisnya.

“Seharusnya yang diturunkan harga BBM solar, baik subsidi maupun non subsidi. Karena jelas, BBM solar digunakan untuk kepentingan transportasi logistik yang menunjang proses produksi di dunia industri apapun juga, mulai dari bahan mentah, setengah jadi sampai jadi, termasuk pemasarannya,”jelas Bambang.

Dan harusnya, lanjut politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, pemerintah paham semua proses perdagangan selalu menggunakan transportasi logistik maupun publik yang menggunakan bbm solar. Bila penurunan harga terjadi pada bbm solar, maka harga barang baik manufaktur maupun pangan yg menjadi kebutuhan pokok masyarakat akan menjadi murah dan daya beli masyarakat menjadi tinggi, bukan malah pemerintah menurunkan harga BBM premium yang hanya bermanfaat untuk transportasi pribadi yg dipergunakan banyak masyarakat kelas atas.

Bambang juga berharap pemerintah juga harus mengawasi Pertamina yang dinilainya banyak menipu rakyat, dimana harga BBM baik solar maupun premium secara internasional sudah jauh lebih rendah dari harga yang berlaku sekarang.

“Kalo perlu harus diaudit.Jadi kebijakan pemerintah tidak hanya pencitraan tapi betul-betul berdasarkan pada asas manfaat untuk publik,”pungkasnya. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...