Dukung Kebijakan Diversifikasi Ekspor

04-09-2015 / KOMISI VI

Kebijakan Kementerian Perdagangan untuk mendorong diversifikasi ekspor dengan muatan lokal mendapat dukungan dari parlemen. Kebijakan diversifikasi juga dilakukan pada negara tujuan ekspor yang selama ini hanya pada empat negara, AS, Cina, Jepang, dan India.

Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra (dapil Jabar III) mendukung langkah Kemendag tersebut. Menurutnya, ekspor Indonesia yang masih rendah sekitar 20 persen dari PDB, memang masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan. Dan diversifikasi ekspor ini menjadi salah satu jawaban.

“Kalau ekspor kita baik, akan memberi kontribusi yang baik pada pertumbuhan nasional. Artinya, masyarakat akan bertambah pendapatannya dan negara juga akan bertambah devisanya,” kata politisi Golkar ini saat ditemui Parlementaria di ruang kerjanya, Kamis (3/9). Ekspor, jelas Eka, merupakan salah satu komponen dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi bersama konsumsi masyarakat, investasi swasta, dan belanja pemerintah, dikurangi impor. 

Produk diversifikasi ekspor yang didorong Kemendag sendiri adalah furniture, kertas, produk turunan minyak kelapa sawit, dan produk turunan karet. Sementara diversifikasi negara tujuan ekspor adalah negara-negara nontradisional seperti Asia Selatan, Asia tengah, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

“Harusnya kita sudah membuka pasar baru ke Afrika dan Eropa, sehingga tidak melulu mengacu pada empat negara, AS, Tiongkok, Jepang, dan India. Akibatnya, kalau terkonsentrasi ya seperti ini, AS sedang mengalami pemulihan ekonomi dan Tiongkok sedang melemah. Ekspor kita jadi sangat rendah. Saya sangat mendukung diversifikasi ekspor tadi.”

Ditambahkan Eka, ekspor Indonesia selama ini masih terkonsentrasi pada produk komoditas dan bahan tambang. Kebijkakan diversifikasi itu harus dilanjutkan dengan industrialisasi. Barang-barang komoditas mestinya diolah dulu menjadi industri sebelum diekspor. Bila ini dilakukan, penyerapan tenaga kerja akan lebih tinggi.

“Menurut saya bukan hanya diversifikasi yang dibutuhkan pemerintah, tapi bagaimana mengoptimalkan industrialisasi ekspor kita. Jadi kita jangan ekspor komoditas, tapi kita olah dulu baru diekspor. Itulah yang saya maksud, ada industrialisasi dalam ekspor kita.” (mh), foto : andri/parle/hr.

 

BERITA TERKAIT
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...