Pemerintah telah mencanangkan pembangunan mega proyek listrik 35 ribu megawatt (MW). PLN hanya mendapat sedikit peran dalam mega proyek tersebut. Selebihnya diserahkan kepada swasta. Kedaulatan negara di bidang energi listrik pun terancam.

Demikian penegasan Anggota Komisi VI DPR  Sartono Hutomo saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Dirut PLN Sofyan Basir dan Deputi BUMN Edwin Hidayat Abdullah, Senin (31/8). Sartono mengatakan, anggaran mega proyek tersebut bersumber dari APBN, BUMN (PT.PLN), dan swasta. PLN hanya mendapat pengerjaan proyek 5 ribu MW.

“Ini artinya investasi pembangunan selebihnya dipegang swasta. Melihat begitu besarnya porsi swasta maka penguasaan terbesar yang menjadi salah satu sumber energi pokok rakyat ini ialah swasta. Tentu swasta pasti akan memainkan insting bisnisnya dalam proyek tersebut. Bila ini terjadi, di mana kita bicara tentang kedaulatan negara dalam bidang energi,” tandas politisi Partai Demokrat tersebut penuh tanda tanya.

Sangat disayangkan bila PLN hanya berkuasa di ranah hilir, yaitu transmisi dan distribusi saja. Sementara hulunya dikuasai swasta. Politisi dari dapil Jatim VII itu khawatir, dengan penguasaan swasta dalam mega proyek ini, rakyat kecil kelak tidak mendapatkan harga listrik yang murah untuk kebutuhan rumah tangganya. (mh)/foto:andri/parle/iw.