Komisi VIII  DPR RI menyesalkan adanya permintaan biaya tambahan pembuatan Passport Haji yang dialami masyarakat Sumatera Utara. Hal tersebut terungkap ketika Komisi VIII DPR mendatangi Kabupaten Padang Sidempuan baru-baru ini.

"Pada waktu kunker Komisi VIII ke Dapil Sumut II minggu lalu, kami mendengar laporan dari masyarakat tentang biaya tambahan pembuatan passport. Kami tentu terkejut mendengar hal itu. Sebab, alokasi anggaran untuk penyediaan passport jamaah telah ada dalam komponen BPIH,"ungkap Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Ketika Saleh mengkonfirmasikan hal itu ke Dirjen haji, dilanjutkannya, Dirjen Haji mengamini hal itu. Jamaah haji memang diminta untuk menalangi terlebih dahulu anggaran untuk passport, baru setelah Passport jadi, Kementerian Agama melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota akan mengembalikan biaya tersebut ke jamaah (reimburse).

Disini Politisi Fraksi Partai PAN ini menilai bukan permasalahan reimburse, melainkan adanya tambahan di luar biaya resmi pembuatan passport. Sejatinya biaya resmi Passport sebesar 360 ribu rupiah, namun jamaah harus membayar lebih dari itu, yakni sekitar 380-400 ribu rupiah. Dan biaya yang dikembalikan kepada jamaah hanya 360 ribu rupiah.  

“Walaupun selisihnya antara 20 - 40 ribu, namun jika dikalikan dengan jumlah jamaah yang mengurus passport, nilainya tetap signifikan,"katanya.

Kantor Kementerian Agama setempat sempat menjelaskan bahwa permintaan tambahan itu datang dari pihak imigrasi. Hal ini sangat membingungkan sebab biaya pembuatan Passport resmi 360 ribu rupiah itu sebenarnya sudah diserahkan kepada imigrasi. Sementara tambahan biaya sekitar 20-40 ribu tidak jelas penggunaannya.

"Saya sudah meminta pada Dirjen Haji untuk mengecek hal ini di lapangan. Ini penting untuk mencegah saling curiga dan saling tuduh. Lebih dari itu, kami (Komisi VIII) juga meminta Kementerian Agama untuk mengawasi lebih ketat seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji,”tegasnya. (Ayu), foto : rahayu setiawati/parle/hr.