Pemda Harus Proaktif Usulkan Kebutuhan

11-08-2015 / KOMISI VIII

Komisi VIII DPR RI berharap pemerintah daerah pro aktif usulkan kebutuhan masyarakat setempat kepada pemerintah pusat. Hal tersebut terungkap ketika Komisi VIII mengunjungi Padang Sidimpuan, Senin (10/8).

"Dalam sejarah setahu saya baru pertama kali DPR RI secara resmi datang ke Tabagsel untuk menyerap informasi dan aspirasi baik dari Pemda setempat maupun dari masyarakat, meskipun secara pribadi anggota DPR di Dapil Sumut II seperti saya sudah berulang kali datang langsung ke lokasi ini,"jelas Ketua Komisi VIII,Saleh Partaonan Daulay saat menyerap berbagai aspirasi masyarakat Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Saleh mengatakan terkadang masyarakat enggan untuk mengadukan apa yang dirasakan salah satunya kemungkinan dikarenakan tidak adanya perubahan. Namun pada kesempatan itu di hadapan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII berbagai pertanyaan, harapan dan keinginan disampaikan masyarakat dan pemda setempat.

Salah satunya berasal dari Kepala Dinas Sosial Tapanuli Selatan, Parulian Nasution yang mengadukan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di daerahnya. Padahal anggaran yang diberikan DPR kepada Kementerian  Sosial meningkat tinggi. Bahkan di wilayah Tapanuli Selatan belum pernah mendapatkan KUBE (Kelompok Usaha Bersama).


Menjawab hal itu Kementerian sosial mengakui bahwa untuk wilayah Tapanuli Selatan selama ini belum mendapatkan KUBE dikarenakan belum ada usulan dari daerah tersebut. Namun dengan adanya usulan yang disampaikan dihadapan  Komisi VIII tersebut,maka pihaknya akan mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran program KUBE 2016 untuk wilayah tersebut.

Bahkan pada kesempatan itu Margo, Direktur Bantuan Korban Bencana Alam Kementerian Sosial mengatakan bahwa pihaknya juga akan memberikan bantuan berupa motor (TRC) kepada 7 kabupaten di Tabagsel termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan ditambah 3 mobil untuk dapur umum.

"Ternyata berbagai program Kemensos itu didasarkan pada usulan dari daerah atau wilayah tersebut. Oleh karena itu saya berharap pemerintah daerah pun harus pro aktif untuk mengusulkan kebutuhan yang diperlukan daerahnya dari pemerintah pusat," pungkas Saleh.(Ayu), foto : rahayu setiawati/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Panja Revisi UU Haji DPR Dengarkan Pertimbangan DPD Guna Pengayaan Substansi
23-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi VIII menggelar rapat untuk mendengarkan pertimbangan dari Dewan...
Dorong Percepatan RUU Haji dan Umrah untuk Tingkatkan Pelayanan Jemaah
23-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah saat ini menjadi prioritas DPR RI untuk segera dirampungkan. Hal...
Achmad Soroti Pentingnya Zona Strategis Armuzna untuk Kelancaran Haji 2026
23-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, menegaskan pentingnya pembayaran segera mungkin yang dilakukan oleh BPKH guna pengamanan...
Negara Wajib Lindungi Jemaah Haji dan Umrah Mandiri
22-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap jemaah...