Komisi X DPR RI menjaring pendapat dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Dinas Pendidikan Prov Sulawesi Selatan terkait  pemberiaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).Acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut digelar di Kampus Universitas Hasanuddin Makasar, Selasa. (30/06).

"Ini merupakan kunjungan yang kedua setelah kunjungan pertama ke Bengkulu pada 21 Juni terkait BOPTN." kata Ketua Tim Komisi X Dedi Wahidi (FKB).

Dedi Wahidi mengatakan, Panitia Kerja (Panja) BOPTN Komisi X DPR dibentuk berdasarkan pemikiran dan mencoba mencari solusi adanya disparitas BOPTN dan membahas pemanfaatan BOPTN serta formulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan mekanisme pembayarannya.

Dalam kesempatan itu, Rektor UNM Arismunandar mengatakan, persoalan BOPTN  menjadi isu para pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam berbagai pertemuan. "Memang ada semangat PTN dengan adanya BOPTN ini, namun terasa ada ketidakadilan dalam besaran dana yang diberikan kepada setiap PTN." ujarnya.

Lebih lanjut Aris mengatakan, bahwa sistem dan skema pemberian BOPTN selalu berpihak kepada BOPTN yang sudah maju. Jumlah BOPTN di PTN Kawasan Timur Indonesia nyaris sama dengan satu PTN di Kawasan Barat.

"Perguruan Tinggi yang dipimpinnya dengan jumlah lebih dari 30 ribu orang mahasiswa memperoleh BOPTN 18 milyar. Oleh karena itu, konsorsium PTN Indonesia Bagian Timur sedang menyiapkan naskah yang berkaitan dengan BOPTN ini." tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang menjelaskan, pihaknya memperoleh BOPTN sebesar Rp. 45 miliar untuk dua kelompok yakni Engineering dan Tata Niaga. Sementara politeknik pertanian  (politan) Pangkep memperoleh BOPTN Rp. 2,2 miliar pada tahun 2015 ini.

Kepala Biro Keuangan Universitas Hasanuddin Mukmin yang mewakili Unhas menjelaskan, pihaknya pada tahun 2013 memperoleh BOPTN Rp. 64 miliar, tahun 2014 Rp. 79 miliar dan tahun 2015 sebesar Rp. 92 miliar, termasuk Rp. 20 miliar untuk rumah sakit Unhas. “BOPTN ini realisasinya mencapai 92 %,” ujar Mukmin.

Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina mengharapkan pertemuan ini ada tindak lanjutnya dalam bentuk perubahan kebijakan yang berkaitan dengan BOPTN ini."Semoga bisa secepatnya ditindak lanjuti apalagi pertemuan ini berlangsung dalam dialog yang penuh kreatif." ujar Dwia.

Ketua Tim Panja BOPTN Komisi X DPR Dedi Wahidi berharap kedepannya jangan sampai ada perbedaan antara Timur, Barat dan Jawa terkait dengan penerimaan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). (hr), foto : eka hindra/parle/hr.