Komisi VII DPR Sepakat Subsidi Listrik Rp. 67 hingga 71 Triliun

25-06-2015 / KOMISI VII

Komisi VII DPR Sepakat subsidi listrik 2016 sebanyak Rp. 67 Triliun hingga Rp. 71 Triliun. Angka tersebut lebih besar dari rekomendasi pemerintah yaitu sebesar Rp. 60.14 Triliun dan Rp. 63.81 Triliun.

Demikian salah satu butir keepakatan Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Sudirman Said, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Tamsil Linrung, di Gedung Nusantara I, Kamis, (25/6)

Pada kesempatan itu, DPR RI menolak keinginan pemerintah untuk menaikkan tarif tenaga listrik dengan alasan masyarakat Indonesia belum siap untuk menerima kenaikan tarif listrik. "DPR RI mempertimbangkan keadaan ekonomi sedang tidak baik, maka Komisi VII DPR tidak bisa menyetujui kenaikan tarif listrik,"jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri ESDM Sudirman Said menargetkan target 10 besar penerima subsidi listrik yang yang akan direncanakan di RAPBN 2016 dimana pelanggan dengan daya 450 VA total subsidi sebesar Rp. 28.05 Triliun, da n daya 900 VA total subsidi Rp. 31.35 Triliun. subsidi yang diterima pelanggan kedua golongan tersebut mencapai Rp. 59.40 Triliun atau sama dengan 89.2 persen dari total subsidi.

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan adanya kenaikan tarif untuk semua golongan kecuali bagi pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA dengan pemakaian listrik di bawah atau sama dengan 60 kWh. Pemerintah menginginkan kenaikan tarif listrik 5 persen pertiga bulan atau total 20 persen selama tahun 2016 mendatang dengan target penghematan subsidi listrik mencapai Rp 4.01 Triliun. (Sugeng), foto : naefurodji/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...