Komisi V DPR Akan Dalami Usulan Pagu PU 2016 Rp. 105 Triliun

11-06-2015 / KOMISI V

Komisi  V  DPR  RI  memahami  pagu  anggaran  Kementerian Perubungan sesuai  dengan  Surat Bersama  Menteri  PPN/Kepala  Bappenas  dan  Menteri  Keuangan  Tanggal  15  April  2015  No.  S-288/MK.02/2015 dan No. 0082/M.PPN/04/2015 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP tahun 2016 sebesar Rp 55 Triliun.

 

Demikian salah satu butir Kesimpulan Raker Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Farry Djemi Francis di Gedung DPR, Kamis, (11/6).
 

 

Dalam butir kesimpulannya, Komisi  V  DPR  RI memahami  usulan pagu  kebutuhan Kementerian Perhubungan tahun  2016 sebesar Rp 105 Triliun "Komisi V DPR RI akan mendalami usulan kebutuhan anggaran tersebut, dan akan ditetapkan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI selanjutnya,"jelas Ketua Komisi V DPR Farry Djemi Francis membacakan butir kesimpulan tersebut.

 

Selain itu, Komisi  V  DPR  RI  sepakat  dengan Kementerian Perhubungan untuk  melakukan  pendalaman terhadap   alokasi   anggaran unit organisasi, fungsi, dan program   masing-masing   Eselon   I Kementerian Perhubungan dalam  RAPBN  Tahun  Anggaran 2016 dan  akan  disinkronisasikan dengan saran dan usulan Komisi V DPR RI, dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya. (Sugeng) Foto: Ray/parle/od

 

BERITA TERKAIT
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...