Komisi V DPR meminta Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melakukan sinergi antara pusat dan daerah terkait perubahan tata wilayah sehingga dapat mengantisipasi dampak pembangunan infrastruktur kedepannya.

"Perubahan tata wilayah harus sinergi, DPR ingin adanya kesamaan antara pusat dan daerah, keinginan cepat membangun infrastruktur juga harus direspon bersama,"ujar Anggota DPR dari Fraksi PKS Abdul Hakim saat Raker dengan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis,  di Gedung Nusantara, Rabu, (10/6).

Menurutnya, rencana pembangunan jalan tol harus diantisipasi dampak negatifnya. Artinya jangan sampai menggangu target pemerintah dalam meningkatkan swasembada pangan. "Jadi harus terpadu dan perlu semangat suhu antara pusat dan kota,"paparnya.

Dia menambahkan, yang dapat menggenjot perekonomian yang menurun saat ini yaitu pembangunan infrastruktur yang masif. " jadi perlu adanya resolusi pembangunan jalan tol. Jika perlu duduk bersama untuk menyelesaikan kendala dalam mendorong pembangunan infrastruktur,"jelasnya

Pembangunan jalan, paparnya, harus semakin terintegrasi dengan sarana transportasi lainnya seperti kereta api maupun transportasi laut. "Jangan sampai darat semakin tertekan karena over kapasitas, perlu jaringan yang terintegrasi antara laut, udara maupun kereta api,"paparnya.

Dirinya mendukung peningkatan anggaran Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 178 triliun untuk pembangunan infrastruktur. "Adanya keinginan untuk meningkatkan kemantapan jalan darat mencapai 89 persen tentunya juga akan berimplikasi peningkatan beban jalan Provinsi dan Kota,"jelasnya.

Hakim melanjutkan, akibat tingginya intensitas pembangunan jalan akan menambah beban dan tingkat kerusakan Jalan di daerah. "Dana alokasi khusus tidak bisa mengcovernya. Segera susun konsep pembangunan jalan yang terintegrasi.  Mari rubah sistem regulasinya sistem kebijakan jalan dengan mengintegrasikan dengan jalan yang ada,"tegasnya. (Sugeng) foto:ray/parle