Fasilitas Pendidikan di Papua Perlu Perhatian Khusus

29-04-2015 / KOMISI X
 
 
Komisi X DPR meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terkait fasilitas penunjang pendidikan dan sistem belajar mengajar di Provinsi Papua. Sebab, Papua dianggap salah satu provinsi yang tingkat index peringkat pendidikannya dinilai cukup rendah.
 
Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR, Ridwan Hisyam, kepada Parlementaria usai melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Provinsi Papua, Jayapura, Selasa (28/4).  
 
“Kami melihat bahwa Provinsi Papua dalam hal pendidikan termasuk yang tertinggal. Index yang kita lihat peringkatnya cukup rendah, oleh karena itu Komisi X DPR datang kesini untuk melihat secara langsung dan tentunya nantinya pada saat kita rapat kerja dengan Menteri Pendidikan  masalah-masalah ini akan kita angkat,” kata Ridwan.
 
Politisi dari Partai Golkar itu juga mengungkapkan, fasilitas penunjang pendidikan seperti perpustakaan dinilainya juga sangat minim. Sejumlah perpustakaan di beberapa sekolah di Provinsi Papua masih dalam proses perbaikan, bahkan sudah dua tahun sekolah-sekolah di Provinsi Papua belum mendapatkan buku-buku dari pemerintah pusat.
 
“Ini juga masukan buat kami agar Perpustakaan Nasional RI memperhatikan daerah-daerah yang cukup jauh dari Jakarta supaya tidak terjadi diskriminasi pendistribusian buku-buku yang dari pusat,” ujarnya.
 
Dalam kesempatan itu, Ridwan juga mengomentari soal penyelenggaraan Ujian Nasional (UN). Ia berharap penyelenggaraan UN bisa lebih baik dan dapat dilaksanakan secara nasional.
 
“Saat ini memang UN secara online masih dalam taraf uji coba, karena masih belum semuanya bisa melaksanakan UN secara online. Kami mendorong agar UN bisa dilaksanakan secara nasional,” katanya.
 
Seperti halnya di Provinsi Papua, kata Ridwan, baru sembilan sekolah yang mampu melakukan UN secara online. “Saya kira masih sangat rendah sekali  masalah fasilitas ini. Nanti kita akan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, agar segera dipersiapkan peralatan-peralatan penunjang UN secara online di povinsi ini,” jelasnya.
 
Kunjungan kerja Komisi X DPR ke Provinsi Papua dalam masa reses kali ini diikuti sejumlah anggota Komisi X DPR, yakni  Asdi Narang, Junico BP Siahaan, My Esti Wijayat, Sofyan Tan, SB Wiryanti Sukamdani  dari F-PDIP, Dwita Ria Gunadi dan Sri Mellyana dari F-PGerindra), Yayuk Basuki dan Laila Istiana DS (F-PAN), Krisna Mukti dan Lathifah Shohib (F-PKB), Surahman Hidayat dan  SY Anas Thahir (F-PKS), Anwar Idris (F-PPP) serta  Dadang Rusdiana (F-PHanura). (nt)
BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...
Once Mekel Apresiasi Terbitnya Permenkum Royalti, Fondasi Hukum Pertunjukan dan Musisi Nasional
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menyampaikan apresiasi atas terbitnya beleid Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor...
Pidato Presiden Tempatkan Pendidikan, Kesehatan, dan Keadilan Sosial Fondasi Utama Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,...
Pendidikan Tulang Punggung Utama Menuju Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa pendidikan adalah tulang punggung utama dalam...