Pesantren Pusat Perjuangan Bangsa

29-04-2015 / KOMISI VIII

 

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dipimpin Deding Ishak menggelar pertemuan dengan jajaran Kanwil Kemenag Sulawesi Barat, di Mamuju, Selasa (28/4).

Kakanwil Prov. Sulbar, Muhdin menerangkan bahwa kerukunan umat beragama di Sulbar terbina dengan baik selain dikarenakan program kepemudaan lintas agama yang dijalankan, juga dikarenakan bersama-sama  melestarikan kearifan lokal disamping hukum formal. Misalnya adanya ketentuan membayar seekor kerbau jika terlibat perselisihan berdarah.

 

Pertemuan juga diisi dialog dengan para guru agama, pemuka agama dan tokoh masyarakat dipandu oleh Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa

 

Di forum ini, mengemuka aspirasi dari Adnan Nota, salah satu pemimpin pesantren yang prihatin karena dihuni ribuan  santri, tetapi tidak punya lembaga ekonomi mandiri. "Kami mengharapkan setiap pondok pesantren mempunyai wakaf produktif untuk kerajinan lokal dan mengembangkan usaha pertanian," ujar Adnan

 

Menurutnya, keadaan dimana pesantren yang berdiri secara mandiri dan berjalan secara mandiri sama sekali tidak mempunyai ketergantungan pada pemerintah menimbulkan stigma negatif terhadap pesantren. Yaitu isu sarang teroris seiring peristiwa yang menyangkut organisasi ISIS belakangan ini.

 

Menanggapi hal ini Deding Ishak meminta perhatian pemerintah terhadap pesantren sebagai aset negara, bukan disoroti sebagai sarang teroris. "Pesantren adalah pusat perjuangan bangsa. Sejarah mencatat pesantren-pesantren telah ikut aktif memerdekakan bangsa ini dan secara aktif mengisi kemerdekaan negara ini." tegasnya.

 

Untuk itu diharapkan pemerintah berperan aktif  membina bukan sekedar kurikulum pendidikannya, tapi juga untuk sisi pembiayaan, salah satunya dengan jalan bantuan wakaf produktif. (ray)

BERITA TERKAIT
Kementerian Haji Ditarget Segera Berdiri Setelah RUU Haji Rampung
22-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA,Jakarta – Anggota DPR RI Komisi VIII Selly Andriany Gantina bersama pemerintah tengah berpacu dengan waktu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang...
Komisi VIII Mulai Bahas DIM RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
22-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VIII DPR RI bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah resmi memulai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan...
Komisi VIII Serap Masukan RUU Perubahan UU Haji, Antisipasi Dinamika Kebijakan Arab Saudi
22-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya langkah antisipatif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan...
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...