Komisi VII DPR bersama dengan Pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said menyepakati sembilan butir terkait kenaikan BBM Subsidi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha menjelaskan, kesepakatan atau kesimpulan pertama yaitu meminta Menteri ESDM mempertimbangkan kembali kebijakan menaikkan harga BBM.

"Meski kesepakatan ini sifatnya mempertimbangkan, apapun hasilnya nanti, pemerintah harus menyampaikan hasilnya ke DPR. Kalau alasan pemerintah menolak pertimbangan tersebut logis, maka Komisi VII DPR bisa merevisi kesepakan tersebut," kata Satya di Gedung Nusantara I, Senin malam, (30/3).

Dia menekankan, apabila kesepakatan tersebut tidak dijalankan, sesuai dengan UU MD3, Komisi VII bisa membawanya ke tingkat sidang paripurna. "Jadi jangan sampai tidak dijalankan, tentu akan ada sikap kami," kata politikus Partai Golkar ini

Kesepakatan kedua lanjutnya, Komisi VII DPR meminta Menteri ESDM untuk menjelaskan dan melakukan sosialisasi secara massif tentang mekanisme atau skema pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat.

"Kesepakatan ketiga yaitu, Komisi VII DPR juga meminta Menteri ESDM agar menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk penghapusan PPN jenis BBM dan LPG yang bersubsidi,"katanya.

Pada kesimpulan keempat, paparnya, Komisi VII meminta Menteri ESDM melakukan upaya yang serius dan sistematis untuk memperbaiki dan membersihkan penyebab inefisiensi tata kelola BBM termasuk karena adanya kontrak-kontrak impor minyak mentah, BBM dan LPG yang bermasalah.

"Untuk point kelima, Komisi VII DPR meminta Menteri ESDM agar mengusulkan kepada Pertamina melalui Menneg BUMN untuk meninjau kembali dan segera melakukan pemutusan kontrak apabila pengadaan BBM RON 88 melalui Petral (PES) yang jelas-jelas merugikan,"terangnya. (Sugeng), foto : naefurodjie/parle/hr.