DPR Sinyalir BBM Subsidi Dikuasai Mafia Migas

31-03-2015 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi mensinyalir adanya peran mafia migas dalam kenaiakan BBM bersubsidi.

"pemberantasan mafia migas seperti obat penyejuk di masyarakat, padahal prakteknya masih berjalan sampai sekarang. Sepertinya Menteri ESDM tidak dalam kapasitasnya memberantas mafia Migas,"tegasnya saat Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, di Gedung Nusantara I, Senin malam, (30/3).

Menurutnya, terkesan adanya invisible hand terkait BBM bersubsidi. "Hal ini jangan sampai kita semua kecewa karena pemerintah tidak dapat membongkar dan memberantas mafia migas,"jelasnya.

Dia mengatakan, Komisi VII DPR sempat memberikan saran kepada pemerintah agar mengusulkan kepada Komisi VII agar melakukan   subsidi secara tetap untuk premium. "Kita sempat menawarkan subsidi tetap 1000 rupiah untuk premium namun pemerintah menolaknya,"paparnya.

Mulyadi mengaku kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM subsidi secara mendadak. "Saya sangat kecewa terhadap kenaikan BBM yang mendesak dan mendadak. Terkait kenaikan ini kita tidak dapat menjelaskan secara komprehensif kepada konstituen kita,"katanya.

Dia menyoroti masih adanya ketidakefisienan Pertamina dalam mengelola BBM bersubsidi. "Artinya jangan sampai ketidakefisienan Pertamina ini dibebankan kepada masyarakat, harga keekonomian terlalu tinggi, Dollar naik ini jadi persoalan tersendiri, dahulu sebelum kenaikan BBM itu ada program jaring pengaman sosial bagaimana ini apa yang telah dilakukan oleh pemerintah?,"paparnya. (Sugeng), foto : naefurodjie/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...