Anggota Komisi VII DPR dari Partai Gerindra Harry Purnomo menilai pemerintah tidak memiliki kepekaan dan keberpihakan terkait kondisi real masyarakat hidup dilapis bawah yang terkena langsung dampak kenaikan BBM.

"Saya tidak tahu siapa inisiator yang menaikkan harga BBM ini, dalam konsideran ini jangan hanya melihat kondisi fiskal saja, dan faktor ekonomi makro saja. Ini sektor real yang dimana baik kamu berpunya maupun tidak mampu langsung terkena dampaknya,"ujarnya saat Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Sudirman Said, di Gedung Nusantara I, Senin Malam. (30/3).

Dirinya mengusulkan agar kenaikan BBM dikaji ulang dan segera berunding dengan Komisi VII DPR RI.  "Kita sudah melihat berbagai aspek seperti soal teknis seperti tata cara penghitungan harga pokok ada banyak hal yang dipertanyakan, kalau pemerintah sensitif tidak perlu ada kenaikan harga BBM. Kami tidak setuju inefisiensi kilang Pertamina ini dibebankan langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, jangan masyarakat dikelabui kenaikan BBM itu dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dimana itu sebenarnya dari Sektor Pajak. "PPN 10 persen untuk Ron 88 bisa saja ditiadakan menjadi 5 persen jadi kita bisa menurunkan harga, pemerintah sekarang ini mau enaknya saja harusnya memikirkan soal rakyat bukan membebani,"tegas Anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah VI ini.

Dia menambahkan, Pemerintah sekarang ini Kurang peka dan ada unsur manipulasi atau duplikasi dalam kenaikan BBM ini. "kita bisa berhemat dari komponen bensin 88 menjadi 7900 bebaskan dengan cara membebaskan pajak BBM untuk PPN,"ujarnya.

Dia mengatakan, Pembantu Jokowi atau para Menteri Jokowi tidak bisa menyatukan visi dan misinya Nawacita Jokowi. "Kita meminta segera dicheck kembali dan mengkaji ulang kenaikan BBM kalau bisa hilangkan pajak kendaraan bermotor, dan PPN itu,"jelasnya. (Sugeng), foto : naefurodjie/parle/hr.