Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI mengadakan pertemuan dengan dua Kepala Polisi Daerah - Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat. Isu penting terkait keamanan dan ketertiban di dua provinsi paling timur Indonesia ini menjadi bahasan utama dalam pertemuan tersebut.

"Kita mohon maaf karena tidak bisa berkunjung ke Papua Barat. Dengan pertimbangan efisiensi kita minta dua Kapolda bisa hadir Jayapura. Kita berterima kasih Kapolda Papua Barat berkenan," kata Ketua Tim Kunker Komisi III Benny K. Harman dalam pertemuan di Kantor Polda Papua, Jayapura, Rabu (18/3/15).

Politisi Fraksi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi III ini mengakui tidak gampang menangani masalah keamanan di wilayah dengan luas dan tantangan geografis yang tidak ringan seperti Papua. Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada jajaran Polda Papua dan Papua Barat yang telah menunjukkan dedikasi kerja walaupun dengan sarana prasarana yang terbatas.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi III dari FPG Wenny Haryanto mengatakan sudah sepatutnya dua Polda ini dilengkapi dengan sarana transportasi handal. Tantangan geografis membuat transportasi di Papua lebih ekonomis menggunakan pesawat atau helikopter daripada bus bahkan kapal.

Anggota Tim Kunker dari FPAN Muslim Ayub meminta Polda juga tidak alfa dalam memberikan perhatian terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Ia menyebut fakta lebih dari Rp30 triliun dana Otsus telah dikucurkan di bumi Papua tetapi sebagian ternyata dikorup.

"Tantangan Papua sama dengan Aceh dapil saya. Bagaimana supaya dana Otsus bisa sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kita perlu awasi dana ini karena data menunjukkan korupsi di Papua saat ini berada pada urutan dua di Indonesia," tekannya.

Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende menjelaskan kasus pidana korupsi, narkoba dan illegal logging saat ini menjadi perhatiannya. Kekurangan menyidik menurut dia menjadi salah satu tantangan sehingga tidak bisa berlari lebih cepat dalam mengungkap kasus.

Dalam pertemuan itu ia juga meminta dukungan Komisi III agar rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena dapat diwujudkan. Yotje menyebut Mako tersebut dapat menjadi penyangga keamanan di sektor tengah seperti kawasan Puncak Jaya.

Pada bagian lain Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Paulus Waterpauw berharap DPR menyetujui anggaran pembangunan kantor dan rumah dinas. Sebagai ujung tombak pengamanan di wilayah Papua Barat yang baru dibentuk pihaknya belum memiliki fasilitas pendukung yang lengkap.

"Polda Papua Barat ini masih baru jadi kita belum dilengkapi sarana transportasi seperti helikopter. Sekarang anggaran kita terkuras untuk mengirim kekuatan pengamanan karena harus mencarter pesawat," kata dia. (iky) foto: ibnur/parle/hr