Dalam kunjungan ke Pengadilan Negeri Tuban dan Bojonegoro, anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menemukan fakta sejumlah rumah dinas hakim dalam kondisi rusak, tidak layak. Ia meminta pemerintah serius memikirkan solusi permasalahan ini, agar kinerja hakim yang bekerja di daerah tetap terjaga profesionalitasnya.

"Permasalahan yang saya temukan baik PN Tuban maupun PN Bojonegoro relatif sama rumah hakim yang kondisinya memprihatinkan dan perlu perbaikan segera. Para hakim ini kan harapan utama masyarakat dalam mencari keadilan di daerah, jangan sampai negara lalai memperhatikan mereka," tandas dia saat dihubungi di Jakarta, Senin (9/3/15).

Masukan lain yang diterima politisi Fraksi Partai Demokrat ini dalam kunjungan tersebut adalah terbatasnya jumlah tenaga kerja administrasi di pengadilan. Akibatnya para hakim dan panitera terpaksa turun tangan membantu.

"Iya akhirnya hakim dan panitera bekerja multifungsi, kelihatannya mungkin tidak terlalu jadi persoalan tetapi dalam rangka profesionalitas kerja mendukung hakim untuk konsentrasi pada perkara yang ditanganinya seharusnya ini tidak boleh terjadi. Jadi tenaga administrasi harus ditambah," papar dia.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jatim IX ini pada kesempatan kunjungan juga berdialog dengan para hakim dan karyawan. Menurutnya seluruh permasalahan dan masukan yang diperoleh akan disampaikan dalam rapat kerja dengan pemerintah serta rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung. (iky) foto: ist/parle/hr