DPR Dukung Penjualan Listrik Newmont kepada Warga NTB

27-02-2015 / KOMISI VII

Komisi VII DPR mendukung penjualan. daya listrik Newmont yang berlebih sekitar 10 MW kepada PLN Nusa Tenggara Barat (NTB). Sehingga dapat mencegah pemadaman bergiliran yang kerap terjadi di Provinsi ini.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR Kurtubi dari Fraksi Partai Nasdem saat pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR yang dipimpin Ketua Komisi VII Kardaya Warnika, dengan General Manager PLN Wilayah NTB Kusnanto, di NTB baru-baru ini.

Menurut Kurtubi, melalui cara ini tentunya sangat baik bagi reputasi Newmont ditengah masyarakat NTB. "Ini akan baik bagi Newmont dalam hal penilaian atau persepsi positif dimata masyarakat NTB," jelasnya.

Menurutnya,  pemadaman yang kerap terjadi di Taliwang, berdasarkan penjelasan PLN NTB mereka hanya butuh 5 MW saja.

"Berdasarkan penjelasan PLN mereka hanya butuh 5 MW. Hal itu hanya pada jam tertentu saja untuk menghindari pemadaman listrik di Sumbawa," ujarnya.

Dia menegaskan, DPR mendukung penuh Newmont apabila dapat menjual listriknya kepada PLN NTB yang kebutuhan tertinggi itu hanya pada pukul 18.00- 20.00 malam.

Walaupun penjualan listrik itu bukan merupakan core bisnis dari PT Newmont. Namun ke depan, PT Newmont juga dapat meningkatkan kapasitas pembangkit PLTU mereka. "Jadi tidak hanya menjual 5 MW, bisa saja semacam independen power to user apabila menguntungkan," jelasnya.

Hal ini, lanjutnya, akan berlanjut dalam jangka panjang. Artinya apabila SDA habis maka project listrik terus jalan.

General Manager PLN Wilayah NTB Kusnanto mengatakan, PLTU Unit I Jeranjang masih dalam proses persiapan dan akan masuk ke sistem Lombok pada bulan Maret atau April 2015. "Jadi sebelum PLTU itu masuk sistem Lombok maka listrik akan terus rentan di Lombok,"jelasnya.

PLN juga masih menunggu penambahan daya di PLTU Taliwang sebesar 14 MW dan selesai beroperasi pada Juni 2016. Karena itu, untuk jangka pendek PLN akan bernegosiasi dengan Newmont untuk menyewakan daya sebesar 10 MW kepada PLN. (Sugeng), foto : sugeng irianto/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...