Keberadaan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) diakui sangat strategis, tidak saja untuk menciptakan lapangan kerja baru, tapi juga mencetak angkatan kerja yang mampu berwiraswasta secara mandiri. Untuk itu DPR perlu menambah anggaran bagi BLKI agar tetap hidup.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso dalam kunjungan kerjanya bersama Komisi IX DPR di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/2). Pada pertemuan dengan Kepala BLKI Makassar Muhammad Akbar, Politisi F-PDI Perjuangan itu menyatakan, DPR akan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung keberadaan BLKI. Dia menilai, BLKI Makassar sangat rapi dan memadai sebagai tempat latihan kerja.

Menurut Imam, di tengah pemberlakuan moratorium TKI, keberadaan BLKI justru menjadi solusi terbaik. “Untuk mencari kerja tidak harus menjadi TKI atau PNS. Ada BLKI yang mengarahkan para pencari kerja untuk hidup mandiri dengan mengasah keterampilan khusus. Para wanita juga tidak perlu menjadi pembantu rumah tangga di negeri orang. Ada BLKI yang memberi pelatihan kerja.”

Imam dan beberapa anggota Komisi IX lainnya sempat melihat seorang wanita yang terampil mengutak-atik peralatan elektronik. “Ini sangat bagus, seorang wanita bisa menguasai elektronik,” ujarnya. Di BLKI Makassar sendiri ada beberapa ruang workshop. Di antaranya manufaktur, otomotif, elektronika, bangunan, teknologi informasi dan komunikasi, garmen, pariwisata, industri kreatif, hingga tata kecantikan. (mh)