Komisi IX DPR RI bersepakat dengan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mensinergikan kemitraan yang lebih intensif untuk mewujudkan anggaran kesehatan 5% dari APBN sebagai amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Hal tersebut merupakan satu butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Pius Lustrilanang di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/2/2015)

Dalam agenda rapat yang membahas RAPBN-P Kemenkes Tahun Anggaran 2015 ini, Komisi IX dapat memahami Kemenkes mendapatkan APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 47.758.757.903.000,-.

“Sesuai Surat Menkes Nomor S-876/MK.02/2014, Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp 3.518.524.581.000,-. Sehingga RAPBN-P Kemenkes Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp 51.277.282.484.000,-“, kata Pius.

Selain itu, ujar Pius, Komisi IX minta Kemenkes untuk membuat simulasi perluasan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan pemisahan anggaran PBI dari anggaran Kemenkes.

“Simulasi disampaikan ke Komisi IX DPR sebelum Komisi IX melakukan pendalaman program dalam RAPBN-P Kemenkes Tahun Anggaran 2015 dengan para Eselon I,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Menkes Nila Djuwita F. Moeloek menyampaikan RAPBN-P Kemenkes Tahun Anggaran 2015.

Nila menjelaskan penambahan anggaran Kemenkes sebesar Rp 3.518 Triliun diperuntukan untuk perluasan PBI pada progam KIS, pelayanan kesehatan rujukan (Supply Side), tambahan untu Badan Layanan Umum (BLU), tambahan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tambahan pinjaman luar negeri untuk perpanjangan Loan KFW Rumah Sakit Hoesin Palembang. (sc) foto: Naefuroji/parle/hr