Komisi III Minta BNPT Pantau ISIS

29-01-2015 / KOMISI III

Komisi III DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan perhatian terhadap dinamika organisasi teroris ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Sejumlah pihak menyebut ideologi ISIS yang kemudian juga dikenal dengan IS (Islamic State) mulai mempengaruhi pemuda di banyak negara.

 

"Kenapa IS ini menyebar begitu cepat, apa karena ideologinya kena dengan yang muda. Ini yang harus jadi perhatian kita terutama BNPT," kata anggota Komisi III Wenny Warouw saat rapat dengar pendapat dengan BNPT di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/15).

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyebut tugas BNPT semakin berat karena organisasi teroris sejak tahun 1999 seperti api yang tidak bisa dipadamkan, menyala terus. Mantan perwira tinggi Polri ini juga mempertanyakan kesigapan BNPT dalam menyikapi dinamika keamanan di tanah air. "Beberapa waktu lalu ada travel ban dari AS dan Australia, seharusnya peringatan itu dari BNPT," tekannya.

 

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi III Abu Bakar Alhabsyi meminta penjelasan sejauh mana geliat ISIS di Indonesia. Ia juga meminta kepastian soal dugaan jumlah anggota atau simpatisan organisasi ini di tanah air serta yang ikut angkat senjata di kawasan Irak dan Syria.

 

"Ada yang menyebut ISIS ini adalah buatan intelejen, saya tidak maulah menyebut negaranya. Tujuannya agar wilayah Arab ini ribut terus. Kondisi ini yang harus diantisipasi," papar Politisi dari Fraksi PKS ini.

 

Menjawab hal ini Kepala BNPT Saud Usman Nasution mengatakan eksistensi ISIS sudah terasa di Indonesia. Namun ia memastikan jumlah anggota dan simpatisan organisasi ini sejauh ini barulah dugaan, masing-masing menyebut angka berdasarkan referensi masing-masing.

 

BNPT lanjut dia saat ini masih melakukan klarifikasi berdasarkan data yang dimiliki Polri dan BIN. Ia berharap upaya deradikalisasi yang saat ini dilakukan BNPT disejumlah daerah mendapat dukungan dari pemerintah dan DPR. "Kita kerja sama dengan banyak pihak termasuk dengan ulama, melakukan reedukasi, resosialisasi, kontraradikalisasi. Prinsipnya ini tidak boleh berkembang," kata dia. (iky) foto: andri/parle/hr

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...